oleh

Debby Sebut, Pelaksanaan REGSOSEK Langkah Yang Tepat Dalam Pembangunan & Pemulihan Indonesia

Sekilasindonesia.id, || Bangka Selatan – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melaui Kementerian PPN/Bappenas Gelar Rapat Koordinasi mengusung strategi untuk program penanggulangan kemiskinan, di Ballroom Hotel Grend Marina Toboali Bangka Selatan, Selasa (27/9/2022).

dimana salah satu strateginya adalah transformasi data menuju registrasi sosial-ekonomi (REGSOSEK) melalui perbaikan data dan pengembangan sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi dengan cakupan 100 persen penduduk Indonesia.

Wakil Bupati Bangka Selatan Debby Vita Dewi Saat Pembukaan Rapat Koordinasi REGSOSEK menyampaikan bahwa pelaksanaan REGSOSEK merupakan langkah strategis yang tepat dalam pembangunan dan pemulihan Indonesia.

“pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi menjadi langkah strategis yang tepat dalam pembangunan dan pemulihan Indonesia. Insya Allah kita dapat mencapai berbagai tujuan pembangunan strategis, bahkan tujuan pembangunan global, melalui pengembangan REGSOSEK yang komprehensif,” ungkapnya.

Kemudian Wabup Debby mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun negeri melalui REGSOSEK.

“Mari Bersama-sama kita membangun Negeri Melalui REGSOSEK, karena pengembangan REGSOSEK ini masih Panjang dan membutuhkan upaya jalinan Komitmen untuk Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Daerah, Dan Juga Kelurahan/Desa,” Ujarnya.

Karena itu, Kata Wabup Debby kita harus membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat seperti akademisi, pengamat kebijakan, pakar, dan masyarakat umum dalam menyalurkan aspirasi dan memberi masukan bagi pengembangan REGSOSEK yang lebih ideal.

Sementara, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan I Ketut Mertayasa menjelaskan bahwa teknis REGSOSEK ini akan dilakukan sensus penduduk untuk mendata keadaan sosial dan ekonomi seluruh penduduk Kabupaten Bangka Selatan.

“Teknisnya nanti seluruh penduduk di data keadaan sosial ekonominya dan datanya ini digunakan untuk kedepannya salah satunya adalah pemutakhiran data penerima bantuan pemerintah, karena selama ini data yang terakhir masih data tahun 2015 jadi sudah 7 tahun, untuk itu sekarang akan dimutakhirkan atau diupdate agar datanya itu betul-betul mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dibawah sehingga Pemerintah nanti dalam menyusun program penanggulangan maupun perlindungan masyarakat yang kurang mampu atau miskin tepat sasaran,” pungkasnya.

Setelah itu kegiatan pun berlanjut Penandatanganan Komitmen dan Dukungan Penuh pada Pelaksanaan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022 dalam mewujudkan Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan.

(Riki/Diskominfo basel)