oleh

Labrak Aturan, PLT Desa Banggae Berhentikan Aparat Desa Tanpa Rekomendasi Camat

Sekilasindonesia.id, || TAKALAR – Suaib Zulkifli T.S.IP., M.AP Penjabat (PJ) Kepala Desa Banggae memberhentikan Perangkat Desa (Kepala Dusun) secara sepihak tanpa ada rekomendasi dari kecamatan MANGARABOMBANG Kabupaten Takalar. Kepala Dusun diberhentikan tanpa ada alasan dan kesalahan yang tidak jelas. Jum’at (9/9/2022)

Keputusan yang diambil oleh seorang PJ Kades Banggae yang baru menjabat kurang lebih 5 bulan, dianggap telah melabrak aturan, pasalnya pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Banggae tidak sesuai dengan prosedur.

sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pasal 5 yang pada poin (a) menyebutkan, seorang kepala desa saat memberhentikan perangkatnya, harus ( wajib ) ada rekomendasi dari camat.

Sementara SUDIRMAN,S,Sos Camat Mangarabombang yang dikonfirmasi, sangat Tidak membenarkan dan sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh PJ Kades Banggae.

” Kami tidak pernah memberikan rekomendasi untuk pemberhentian ataupun penggantian perangkat desa untuk desa Banggae. Ini sudah sangat menyalahi aturan dan sangat disayangkan bilamana seorang pemimpin semena-mena dan mengambil keputusan secara sepihak ” ucapnya.

untuk memberhentikan perangkat desa, harus memenuhi unsur sebagai mana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, perangkat desa itu bisa diberhentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti sendiri (mengundurkan diri), atau diberhentikan.

Untuk Perangkat Desa diberhentikan yang dimaksud yaitu karena, usia telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa serta melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Jadi berdasarkan aturan tersebut, Kades yang baru ataupun PJ Kades tidak boleh semena-mena memberhentikan tanpa ada rekomendasi dari camat.

Camat MANGARABOMBANG menambahkan ” kami akan segera memanggil PJ Kades Banggae untuk mengklarifikasi dan menindak lanjuti persoalan ini, selanjutnya kami akan menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan” tutup SUDIRMAN Camat Marbo

Saat dikonfirmasi PJ Kades Banggae minta Klarifikasinya melalui telpon what up namun di rijek dan melalui pesan whats up, tidak di balas.

Suherman TangngajiSuaibat MANGARABOMBANG menambahkan ” kami akan segera memanggil PJ Kades Banggae untuk mengklarifikasi dan menindak lanjuti persoalan ini, selanjutnya kami akan menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan” tutup SUDIRMAN Camat Marbo

Saat dikonfirmasi PJ Kades Banggae minta Klarifikasinya melalui telpon what up namun di rijek dan melalui pesan whats up, tidak di balas.

Suherman TangngajiSuaib Zulkifli T.S.IP., M.AP Penjabat (PJ) Kepala Desa Banggae memberhentikan Perangkat Desa (Kepala Dusun) secara sepihak tanpa ada rekomendasi dari kecamatan MANGARABOMBANG Kabupaten Takalar. Kepala Dusun diberhentikan tanpa ada alasan dan kesalahan yang tidak jelas. Jum’at (9/9/2022)

Keputusan yang diambil oleh seorang PJ Kades Banggae yang baru menjabat kurang lebih 5 bulan, dianggap telah melabrak aturan, pasalnya pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Banggae tidak sesuai dengan prosedur.

sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pasal 5 yang pada poin (a) menyebutkan, seorang kepala desa saat memberhentikan perangkatnya, harus ( wajib ) ada rekomendasi dari camat.

Sementara SUDIRMAN,S,Sos Camat Mangarabombang yang dikonfirmasi, sangat Tidak membenarkan dan sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh PJ Kades Banggae.

” Kami tidak pernah memberikan rekomendasi untuk pemberhentian ataupun penggantian perangkat desa untuk desa Banggae. Ini sudah sangat menyalahi aturan dan sangat disayangkan bilamana seorang pemimpin semena-mena dan mengambil keputusan secara sepihak ” ucapnya.

untuk memberhentikan perangkat desa, harus memenuhi unsur sebagai mana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, perangkat desa itu bisa diberhentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti sendiri (mengundurkan diri), atau diberhentikan.

Untuk Perangkat Desa diberhentikan yang dimaksud yaitu karena, usia telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa serta melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Jadi berdasarkan aturan tersebut, Kades yang baru ataupun PJ Kades tidak boleh semena-mena memberhentikan tanpa ada rekomendasi dari camat.

Camat MANGARABOMBANG menambahkan ” kami akan segera memanggil PJ Kades Banggae untuk mengklarifikasi dan menindak lanjuti persoalan ini, selanjutnya kami akan menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan” tutup SUDIRMAN Camat Marbo

Saat dikonfirmasi PJ Kades Banggae minta Klarifikasinya melalui telpon what up namun di rijek dan melalui pesan whats up, tidak di balas.

Suherman Tangngaji