oleh

PP – KB Jeneponto bersama BKKBN Sulsel, Bahas Rekonsiliasi Data Keluarga Berisiko Stunting Libatkan Lintas Sektor

Sekilasindonesia.id, || Jeneponto – Pertemuan Lintas Sektor dalam melakukan rekonsiliasi data kasus stunting dan keluarga beresiko stunting Tahun 2022, di Kabupaten Jeneponto.

Pertemuan Rekonsiliasi Data Keluarga Berisiko Stunting itu, di Gelar di ruangan Kerja Kepala Dinas PP dan KB Jeneponto.

Dari hasil verifikasi dan validasi data Keluarga Beresiko Stunting yang baru selesai dilaksanakan di Desa/Kelurahan.

Sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, BKKBN di beri amanah sebagai koordinator percepatan penurunan stunting pada 2024 dengan target penurunan menjadi 14 persen.

Stunting sendiri adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak balita akibat dari kekurangan gizi saat mereka dalam kandungan hingga dilahirkan kedunia, tetapi kondisi stunting terlihat setelah bayi berusia 2 Tahun.

Adapun definisi stunting menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari -2.00 SD/standar deviasi (stunted) dan kurang dari – 3.00 SD (severely stunted).

Kali ini, pihak Dinas PP dan KB Jeneponto bersama BKKBN Provinsi Sulsel Melakukan pertemuan dengan lintas sektor. Pertemuan kali ini membahas Rekonsiliasi Data Keluarga Berisiko Stunting.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kabupaten Jeneponto dr. HM Iswan Sanabi, menyampaikan bahwa seperti apa yang telah kita lakukan bersama pihak BKKBN Sulsel tentang Rekonsiliasi Data Keluarga Berisiko Stunting. Dimana data tersebut bukan data yang paling valit, Namun nanti ada data intervensi yang bakal dilakukan dari rekonsiliasi.

“Dari data intervensi yang akan dilakukan dari data rekonsiliasi dan ini masih beberapa tahapan tahapan termasuk auditing stunting,” ucapnya kepada awak media, Selasa (6/9/2022).

Kata dia, dari Tahapan Auditing stunting ini akan diketahui hasilnya. Apalagi bakal mengaudit itu dari pakar.

“Jadi dari tim pakarlah yang menentukan ini masuk keluarga stunting atau tidak,” Jelas Mantan Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang itu.

Sehingga ia berharap, bahwa sosialisasi itu penting tapi pelaksanaan dan dukungan oleh seluruh stakeholder tidak kalah penting.

“Kita mendampingi keluarga, remaja calon pengantin, ibu hamil, Pasangan Usia Subur (PUS), Kita memberikan edukasi dan pemahaman kepada remaja calon pengantin bahwa program ini bukan hanya program pemerintah tapi program untuk rasa memiliki keluarga,” kata Iswan.

Sehingga, Dalam pengelolaan stunting kita perlu sangat berhati hati, perlu satu pendekatan khusus sesuai kearifan lokal. Stunting bukan hanya angka, tetapi kita mempunyai pekerjaan yang berat bagaimana kita bisa membangun generasi lebih unggul sesuai harapan pemerintah di tahun 2045 Indonesia emas,” terang Iswan.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel, Doktor Hj, Rita Mariyani M. Pd. Mengatakan kegiatan hari ini merupakan rekonsiliasi data keluarga berisiko stunting, Sehingga apa yang kita paparkan tadi itu ada tiga resiko yaitu pertama Ibu Hamil yang akan melahirkan, Kedua Balita dan Sasaran.

“Dan ternyata untuk Kabupaten Jeneponto 1300 Sasaran Keluarga berisiko Stunting, kemudian indikatornya dari terlalu muda/tua melahirkan, terlalu dekat melahirkan atau banyak anak, kemudian Jambang (WC) mempunyai Air bersih dan Rumah tidak layak,” Jelas Hj, Rita Mariyani Kepada Awak Media Sekilas Indonesia.id setelah kegiatan.

Ia pun menyampaikan, Kabupaten Jeneponto saat ini masih berada di angka persentasi keluarga resiko stunting tinggi, Sehingga upaya yang telah dilakukan ini dapat dijalankan dengan maksimal.

“Salah satunya ini apa yang telah dilakukan, termasuk datanya itu harus akurat, makanya tadi lewat diskusi rekonsiliasi ini data yang berisiko disitu kita akan fokus. Contohnya tidak mempunyai Jambang (WC),” kata dia.

Sehingga, disini kita berharap semua lintas sektor bersama sama untuk menangani stunting.

Penulis: Firmansyah