oleh

Pasca Berakhirnya Periode Pemerintahan Rahmatnya Mubar, Roda Pemerintahan Tak Berjalan dengan Baik – Anto Menilai Banyak Polemik dan Dinamika yang Terjadi Saat Pj. Bupati Mubar Memerintah

MUNA BARAT, SEKILASINDONESIA.ID –Pasca Berakhirnya Periode Pemerintahan Rahmatnya Mubar, Roda Pemerintahan Tak Berjalan dengan Baik.  Salah satu pemuda Mubar, Anto Menilai Banyak Polemik dan Dinamika yang Terjadi Saat Pj. Bupati Mubar Memerintah.

Berakhirnya Masa Jabatan Rahmatnya Muna Barat Periode 2017-2022, Roda Pemerintahan berjalan tidak begitu Mulus. Datangnya PJ Bupati Muna Barat yaitu direktur Bina Keuangan daerah Bahri yang di tunjuk lansung oleh Mendagri diluar Usulan Gubernur Sultra diyakini bisa memnjadi penyejuk dimuna barat akan tetapi malah membuat Muna Barat tidak Kondusif dan menyebabkan pelayanan sistem Pemerintahan tidak berjalan dengan baik.

Salah satu pemuda Mubar, Anto menyampaikan dan mengungkapkan ada banyak hal yang menjadi persoalan dan ini harus menjadi perhatian kita semua.

“Yang pertama, persolan Serapan anggaran Kabupaten Muna Barat yang sudah mau memasuki bulan Ke 9 dari 17 Kabupaten dan Kota dengan serapan anggaran terendah.

Kedua, masalah mutasi, mutasi yang diawal di sampaikan hanya mengembalikan Pejabat yang di non job berdasarkan Rekomendasi KSN nomor. B.1732/JP.01/05/2022 akan tetapi Bahri melakukan mutasi secara besar-besaran dilingkup pemerintah daerah. Mutasi Besar-besaran ini banyak menyisahkan masalah Betapa tidak, seperti yang terjadi pada posisi jabatan sekretaris Camat Kusambi. Pada saat mutasi lalu, posisi itu ditempati oleh Ulil Amri. Namun, berselang dua hari kemudian posisi jabatan tersebut sudah diisi oleh orang lain, yakni Zainal Dolango. Sebelumnya juga, Zainal Dolango pada mutasi lalu menempati posisi jabatan sebagai Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang juga sama ditempati oleh Laode Buke. Kemudian Masalah Demosi terhadap beberapa Pegawai tidak berdasar karena Penurunan jabatan setingkat lebih rendah merupakan salah satu jenis hukuman disiplin berat ASN.

Ketiga, pembatalan SK No.76 yang di tandatangani Bupati Definitif Achmad Lamani di anggap tidak Berlaku. Yang jadi Masalah Para Kepala Dinas Badan yang sudah Menggunakan Keuangan Daerah bahkan sampai Miliaran Rupiah yang berdasarkan pada SK No 76? Kok Jabatanya di anggap ilegal tapi tanda tangan yang berkonsekuesi terhadap keluarnya keuangan daerah Ratusan juta sampai miliaran rupiah tidak di anggap ilegal. Harus ada keterangan secara mendalam mengapa SK 76 ini tidak di akui oleh Bahri sebagai PJ Bupati Muna Barat.

Keempat, Masalah CPNS Muna Barat yang sampai hari ini tidak pernah tuntas, sementara kepala BKD yang saat itu di lantik kembali menjadi kepala dinas Kesehatan saat ini,” ungkap Anto, Sabtu (27/08/2022).

Saya meminta kepada DPRD muna barat untuk melakukan langkah-langkah kongkrit terkait masalah ini dan dapat memanggil PJ Bupati Muna Barat Bahri untuk memberikan keterangan dan Menjelaskan terkait hal ini. DPRD punya tugas sebagai lembaga pengawasan terhadap pemerintah Daerah. DPRD jangan Mandul lah terhadap persoalan yang sangat merugikan daerah.

“DPRD Muna Barat jangan terkesan tidak punya taring untuk melakukan pengawasan terhadap Sistem Pemerintahan yang ada.
DPRD dapat mengembangkan prosedur dan teknik-teknik pengawasannya,
perlu di ingat bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan politik bukan pengawasan teknis. Untuk itu DPRD dilengkapi dengan beberapa hak, antara lain hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Dengan hak interpelasi maka DPRD dapat meminta keterangan dari kepala daerah tentang kebijakan yang meresahkan dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat,” terangnya.

Sambungnya, hak angket dilakukan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dari kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan diduga bertentangan dengan peraturan,” tambahnya.

Dengan demikian demikian berharap DPRD Muna Barat dapat meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah dengan sebaik-baiknya.

“Sekiranya upaya-upaya penguatan fungsi legislatif tersebut dapat dilaksanakan dengan konsisten dan terprogram, dapat diharapkan adanya peningkatan performance DPRD Kedepan karena hal ini merupakan tuntutan Undang-undang,” tutupnya.

Penulis: LM Sacriel