oleh

OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten Gelar Edukasi Keuangan kepada Petani dan Pelajar Tingkat SMA di Kabupaten Lebak

Sekilasindonesia.id ||LEBAK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 1 DKI Jakarta dan Banten menggelar edukasi keuangan kepada petani dan pelajar tingkat SMA di Kabupaten Lebak dengan tema MAPAN (Menabung untuk Kesejahteraan Masa DepaN), bertempat di Kantor Bupati Lebak, Rabu, (24/08/2022).

Hadir dalam kegiatan itu, Bupati Lebak Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE. MM. beserta jajaran, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, F.A. Purnama Jaya, Deputi Direktur Informasi, Dokumentasi, dan EPK Kantor OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten, Adie Arief Wibawa CEO Regional IV Banten Bank BJB, Ruth Simanjuntak, Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten beserta tim.

Selain itu, hadir pula para Narasumber, yakni
Dian Wening Tiastuti (Kepala Tim Implementasi Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran) sebagai narasumber dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, beserta staf. Achmad Zaelani (Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten, Harry M. Djajaprawira (Grup Head Bisnis Konsumer & Ritel Kanwil 4 Bank BJB), serta seluruh peserta edukasi.

Dalam sambutannya, Roberto Akyuwen,
Kepala OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten, menuturkan, Kegiatan hari ini merupakan bagian dari upaya OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat khususnya petani dan pelajar, serta sebagai salah satu implementasi kegiatan Hari Indonesia Menabung yang diselenggarakan pada Bulan Agustus setiap tahun.

“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memiliki fungsi dan tugas selain untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, Lembaga Pembiayaan, Pergadaian, Dana Pensiun, Fintech P2P dan lembaga keuangan formal lainnya) namun juga memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat atau biasa disingkat 3M (Mengatur, Mengawasi, dan Melindungi). Dalam menjalankan fungsi melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, OJK diamanatkan untuk dapat meningkatkan literasi dan keuangan di Indonesia,” kata Roberto Akyuwen.

Dijelaskan Roberto Akyuwen, Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

“Untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, tentunya OJK tidak bisa melakukannya sendiri. OJK terus bersinergi bersama Industri Jasa Keuangan, pemerintah pusat/daerah, dan stakeholders untuk bersama-sama memberikan edukasi keuangan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan formal,” terangnya.

Oleh sebab itu, kata Roberto, melalui kegiatan ini OJK mengajak semua pihak baik pemerintah daerah, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, dan pihak terkait lainnya untuk bersinergi melakukan kegiatan edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan salah satunya kepada petani dan pelajar. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh OJK di tahun 2019 dapat kami sampaikan bahwa masih terdapat ketimpangan antara tingkat literasi keuangan dan tingkat inklusi keuangan di Provinsi Banten. Tingkat literasi keuangan di Provinsi Banten sebesar 39,27% sedangkan tingkat inklusi keuangan sebesar 84,29%. Hal ini menunjukkan kurang dari setengah masyarakat di Provinsi Banten yang benar-benar memahami dan terampil dalam memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang telah dimilikinya.

“Melihat ketimpangan tersebut, maka upaya untuk meningkatkan literasi keuangan ke seluruh lapisan masyarakat khususnya di Provinsi Banten penting untuk dilakukan. Selain itu, pemerintah telah menetapkan target indeks inklusi keuangan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yaitu sebesar 90% pada tahun 2024. Oleh sebab itu, perlu ada strategi jangka panjang untuk dapat mencapai target tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Roberto, mengungkapkan, Pada bulan Desember 2021 yang lalu, OJK telah menerbitkan Strategi Nasional Literasi dan Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025 dengan visi “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Memiliki Indeks Literasi Keuangan yang Tinggi sehingga Dapat Memanfaatkan Produk dan Layanan Jasa Keuangan yang Sesuai untuk Mencapai Kesejahteraan Keuangan yang Berkelanjutan. Di dalam SNLKI 2021-2025 tersebut terdapat 10 sasaran prioritas yaitu Pelajar, mahasiswa dan pemuda; profesi; karyawan; petani dan nelayan; Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan calon PMI; Pelaku UMKM; Penyandang Disabilitas; Masyarakat 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal); Perempuan/ibu rumah tangga; dan Komunitas. Berdasarkan Roadmap SNLKI 2021-2025, salah satu fokus aksi di tahun 2022 yaitu pelaksanaan affirmative Action Literasi dan Edukasi Keuangan kepada masyarakat 3T dan disabilitas.

“Dalam rangka menumbuhkan budaya menabung bagi masyarakat dan mendukung ‘Kampanye Ayo Menabung, OJK bersama kementerian dan lembaga terkait, serta Lembaga Jasa Keuangan formal terus bersinergi dan menginisiasi pencanangan Hari Indonesia Menabung yang diperingati setiap tanggal 20 Agustus, dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung,” katanya.

Dalam sambutannya itu, Roberto juga memaparkan, Penetapan Hari Indonesia Menabung melalui Keppres diharapkan akan semakin memperkuat komitmen dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pihak untuk mendukung terwujudnya budaya menabung, serta membuka akses masyarakat untuk masuk ke dalam sistem keuangan khususnya lembaga jasa keuangan formal. Presiden Republik Indonesia dalam arahan pada Rapat Terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif pada tanggal 28 Januari 2020 yang lalu, meminta kepada kementerian/lembaga terkait agar dapat memastikan kepemilikan rekening di Lembaga Jasa Keuangan formal bagi semua pelajar dan mahasiswa.

Peringatan Hari Indonesia Menabung ini diharapkan dapat mengingatkan masyarakat Indonesia untuk gemar menabung sejak dini dan minat menabung masyarakat semakin meningkat. Tidak hanya menabung di industri perbankan dalam bentuk tabungan, melainkan juga menabung di semua sektor lembaga jasa keuangan seperti menabung emas, menabung saham, menabung reksa dana, menabung untuk hari tua, menabung untuk perlindungan dan lain sebagainya.

Kegiatan yang diikuti sekitar 70 Peserta tersebut, terdiri terdiri dari petani dan pelajar tingkat SMA di Kabupaten Lebak. Mengingat terdapat peserta pelajar yang merupakan anak-anak muda, pihaknya berharap kegiatan edukasi pada hari ini dapat memberikan motivasi kepada anak-anak muda dalam mengelola keuangan dengan baik. Dengan membudayakan giat menabung, diharapkan tidak hanya dapat menciptakan masa depan lebih baik dan sejahtera namun juga dapat menjadi solusi dan antisipasi ketika menghadapi kondisi-kondisi tak terduga seperti pandemi COVID-19 yang saat ini masih dihadapi bersama.

“Pada kesempatan ini juga kami telah mengundang narasumber dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten untuk memberikan materi mengenai Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR) dan transaksi keuangan digital melalui pemanfaatan Quick Respose Code Indonesian Standard (QRIS). Kami juga mengundang Bank BJB untuk memberikan materi mengenai produk/layanan perbankan dan memfasilitasi pembukaan rekening kepada peserta edukasi,” imbuhnya.

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya untuk mendapatkan pembiayaan maupun investasi. Namun tidak dipungkiri bahwa kemajuan teknologi ini juga telah digunakan oleh oknum-oknum atau entitas yang menawarkan investasi atau pinjaman/pembiayaan berbasis digital tetapi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang atau yang biasa disebut investasi dan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Hal ini tentunya dapat merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Semakin gencarnya penawaran investasi dan pembiayaan/pinjaman ilegal di dalam masyarakat khususnya di masa pandemi Covid-19 ini selain didorong oleh banyaknya masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya, juga disebabkan oleh masyarakat kita yang memiliki kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa memperhatikan risikonya. Selain itu, masih rendahnya tingkat literasi keuangan menjadi pemicu meningkatnya jumlah masyarakat yang mengakses pembiayaan dan investasi ilegal.

“Oleh sebab itu, kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita terhadap penawaran investasi atau pinjaman online yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dan memberikan janji imbal hasil yang tidak wajar dengan menerapkan tips 2 L yaitu Legal (periksa legalitasnya) dan Logis (wajar imbal hasilnya),” ujar Roberto.

Pada kesempatan itu, ia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE. MM., Bupati Lebak atas dukungannya sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik.

“Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini diantaranya Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, dan Bank BJB. Semoga setelah diselenggarakannya kegiatan ini, Bapak/Ibu dan adik-adik peserta edukasi mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen, mengenali keaslian uang rupiah, investasi yang legal, serta dapat memanfaatkan produk keuangan dengan baik dan bijak,” tutup Roberto Akyuwen, sekaligus membuka kegiatan Edukasi Keuangan dengan tema MAPAN “Menabung untuk KesejAhteraan di Masa DePAN”.

(Usep_Red).