MUNA BARAT, SEKILASINDONESIA.ID –Mutasi pejabat eselon III dan IV yang dilakukan Pj. Bupati Muna Barat (Mubar) Dr. Bahri, diduga menuai masalah. Sebagian pejabat yang merasa terkena mutasi binggung dengan posisi jabatannya saat ini.
Beberapa pejabat yang terkena mutasi, tidak ditahu dimana penempatan mereka setelah diganti posisinya dari jabatan sebelumnya. Sebab, mereka tidak dapat undangan saat mutasi.
“Bingung dengan posisi kami saat ini. Dikena mutasi, tetapi tidak ditunjukan dimana ditempat tugaskan. Saat mutasi tidak ada undangan atau pemberitahuan. Makanya sampai sekarang kita belum berkantor,”ungkap, salah seorang ASN yang tidak mau disebutkan namanya, Jum’at (12/08/2022).
Kesan penataan birokrasi akibat mutasi diera kepemimpinan bupati sebelumnya, hanya surga telinga. Fakta yang terjadi justru membuat mbalelo sebagian pejabat daerah yang sudah pernah menduduki jabatan tertentu.
“Katanya penataan birokrasi, imbas mutasi yang dilakukan Achmad Lamani. Tetapi faktanya justru memperkeruh suasana. Kita sudah tidak tahu bertugas di instansi mana. Kalau begini modelnya sama saja nonjob,” ujarnya..
Harusnya jika tidak mengakui atau membatalkan mutasi yang dilakukan Achmad Lamani, semua pejabat lalu yang dilantik dikembalikan pada posisi semula. Tidak ada tebang pilih. Anehnya beberapa orang dipertahankan, sebagian dihabisi.
“Harusnya konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Kalau merasa pelantikan yang dilakukan bupati terdahulu tidak sesuai perintah UU atau tanpa rekomendasi KASN, kembalikan semua pada posisi semula. Tata dari nol, baru mutasi. Supaya puas semua. Ini ada yang bertahan dan tetap dipromosi,” kesal dia.
Mirisnya lagi lanjut dia, pengisian jabatan saat mutasi Selasa itu, wajah-wajah baru dari luar Mubar mendominasi. Banyak pendatang baru yang dilantik. Sementara yang benar-benar sudah lama mengabdi dilingkup Pemkab Mubar tidak terakomodir.
“Contohnya yang baru saja dilantik, salah seorang kepala bidang di DPMD. Itu ada wajah baru. Mantan pejabat dari luar Mubar, datang disini langsung dapat jabatan. Kemudian di PUPR. Masih banyak lagi yang isi jabatan wajah baru,”sebutnya.
Pada prinsipnya ia tidak merasa cemburu atau ego. Namun, perlu pemerataan. “Jelasnya, kalau tidak mengakui SK pelantikan Achmad Lamani, kembalikan semua pada posisi semula. Lalu mutasi. Dinonjob pun kami tidak ada masalah. Jangan membuat binggung. Makanya kami belum berkantor, karena tidak ditahu ditempatkan diintasi mana. Kalau staf ya staf. Itu saja,”terangnya.
Sementara itu usai pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat Dr. Bahri menyampaikan, bahwa tidak ada pejabat yang nonjob. Tamatan SMA pun mendapat jabatan.
“Tidak ada yang dinonjob. Tamatan SMA yang dilantik pemerintahan sebelumnya tetap mendapat jabatan sebagai kepala bidang. Kemudian ada staf dilantik menjadi kepala bidang. Sebenarnya bisa saja dikembalikan ke staf, tetapi saya tidak mau lakukan itu,”ucap Dr. Bahri.
Penulis: LM Sacriel
