oleh

Bawaslu Jeneponto Gelar Rapat Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 Jelang Verifikasi Administrasi

Sekilasindonesia.id ||JENEPONTO – Bawaslu Jeneponto gelar rapat penanganan pelanggaran Pemilu 2024 terkait Jelang kedepanya verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual calon peserta Pemilu 2024.

Pertemuan itu di ruang Media Center Bawaslu Jeneponto, Rabu (10/8/2022).
Mengangkat tema”Potensi Pelanggaran Pemilu pada tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Tahun 2024,”

Ketua Bawaslu Jeneponto Saiful, menyampaikan, bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 260 Tahun 2022, salah satunya yang diatur tentang Jadwal Verifikasi Administrasi dan vactual pada tingkat KPU Kabupaten/Kota.

Adapun verifkasi administrasi itu dimulai tanggal 16 Agustus – 29 Agustus 2022, administrasi perbaikan tanggal 29 September – 7 Oktober 2022. Untuk sementara verifikasi vactual akan dimulai tanggal 15 Oktober – 4 November 2022.

Pada tahapan ini sangat mungkin terjadi pelanggaran pemilu, berupa pelanggaran etik, pelanggaran administrasi, maupun pelanggaran tindak pidana pemilu.

“Oleh karena itu, tugas Bawaslu adalah sedapat mungkin mengidentifikasi potensi-potensi pelanggaran tersebut agar dapat dicegah,” Katanya.

Ia pun mengaku, hari ini kita akan melakukan pemetaaan dan identifikasi potensi kerawanan dan pelanggaran tahapan verifikasi administrasi dan faktual yang akan dilakukan pihak KPU Jeneponto.

“Sehingga dapat diawasi secara ketat oleh Bawaslu, dan dapat dilakukan pencegahan. Kita sudah jadwalkan akan berkoordinasi dengan pihak KPU Jeneponto untuk memastikan sejauh mana kesiapan KPU dalam melaksanakan tahapan tersebut maupun langkah-langkah pencegahan lainnya oleh Bawaslu, antara lain menyampaikan surat pencegahan kelembaga-lembaga terkait.” Jelasnya

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Jeneponto Hamka dalam arahannya menyampaikan jajaran Bawaslu Jeneponto harus membekali diri dengan membaca banyak regulasi terkait tahapan pendaftaran, verifkasi, dan penetapan partai politik.

“Saya kira Bawaslu sudah membentuk tim fasilitasi pengawasan yang diisi oleh berbagai staf di semua divisi, tidak ada lagi kamar-kamar di Bawaslu, tetapi kita semua bekerja dalam satu tim kerja, semangatnya adalah kelembagaan Bawaslu itu tidak boleh dibatasi pemahamannya sectoral, tetapi semua harus paham kerja-kerja Penanganan Pelanggaran, Pengawasan, dan SDM sehingga pengetahuan anda harus paripurana soal kerja-kerja Bawaslu,” tulisnya dalam pesan rilisn whatsappnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Jeneponto, Koordinator Sekretariat, dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto.(*)

Penulis: Firmansyah