oleh

DPRD Kota Metro Gelar Rapat Paripurna Tentang LKPJ, Ini Jawab Walikota Metro

Sekilasindonesia.id, KOTA METRO – Bertempat di Ruang Sidang DPRD Kota Metro, Jumat (18/03/2022), Berlangsung Rapat Paripurna DPRD Kota Metro tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas LKPJ serta jawaban Walikota Metro tahun anggaran 2021.

Rapat tersebut dihadiri oleh Walikota dan Wakil Walikota Metro, Tidak Fokorpimda, Sekretaris Daerah beserta jajaran, Para tokoh dan sesepuh, Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Wanita, LSM, dan Kepala OPD.

Pada kesempatan itu Fraksi Partai Nasdem (Nasional Demokrat) saat menyampaikan pandangan umum menyampaikan beberapa hal diantaranya,” Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) terkait jumlah ASN yang perlu dipertanyakan karena berkaitan dengan kinerja apakah dapat menjawab semua masalah di seluruh OPD, jumlah Pegawai Harian Lepas (PTHL) apakah ada manfaat dalam mendukung kemajuan pemerintah daerah,” ucapnya.

Kemudian,” Mencapai bidang realisasi pendapatan, mengenai Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari lima Kecamatan, rincian pengeluaran penggunaan dana Covid-19, dan dari pendidikan mengenai capaian keberhasilan atau tidak pada anak-anak sekolah pada sistem berani,” tutup fraksi Nasdem dalam penyampaian umumnya.

Sementara itu Perwakilan Lima Fraksi Partai Golkar, Partai PDIP, Partai PKS, Partai Demokrat dan Partai Amanat Bangsa tentang realisasi sembilan program unggulan serta janji 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Metro, terkait kesehatan, infrastruktur apakah sudah tersampaikan.

Lanjutnya,” Di setiap kesempatan, Pemerintah Daerah diharapkan dapat selalu berkoordinasi dengan DPRD, dan tidak kalah pentingnya dengan kebijakan Walikota dalam hal penggeseran dan penetapan anggaran dana Covid-19 wajib diperhatikan,” harap perwakilan Lima fraksi.

Kemudian,” Pada bidang pendidikan perlu ditekankan pada SDMnya yang berbasis IT, tenaga pendidikan harus ditingkatkan kembali di setiap sekolah, mengingat selama kurang lebih dua tahun proses pembelajaran terhambat karena pandemi Covid-19, maka perlu diperhatikan,”

“Pengabdian para guru honor yang telah cukup lama bermanfaat untuk menjadi pegawai Negri Sipil. Pemerintah Daerah juga perlu menciptakan inovasi dalam program belajar agama, dan pada kesehatan mengenai strategi yang membutuhkan perhatian Pemda, sedangkan pada ekonomi perlunya memperhatikan dampak yang terjadi pada UMKM, ekonomi kreatif, serta perizinan, kemudian untuk ketersediaan pupuk yang masih sulit didapat , dan selanjutnya untuk Pemda melalui Pol PP harus tegas terkait Perda yang ada mengenai fungsi trotoar,” pungkas perwakilan Lima Fraksi, ahiri penyampaian tentang realisasi sembilan program unggulan serta janji 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Metro.

Dalam kesempatan ini Walikota Metro Wahdi pada saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi mengatakan,” Pandangan umum menjadi salah satu saran dan masukan positif atas penyelenggaraan di Kota Metro dimana saran dan masukan tersebut akan menjadi rekomendasi yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023,” kata Wahdi.

Masih Kata Wahdi,” Pandangan umum Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terkait PTHL, berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Pemerintah Kota Metro masih kekurangan tenaga PNS dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diisi oleh tenaga kontrak (PTHL) yang meliputi tenaga kebersihan, supir dan administrasi,”

“Selain kekurangan tersebut, setiap tahun jumlah PNS yang pensiun lebih banyak daripada PNS yang masuk ke Pemerintah Kota, baik mutasi maupun penerimaan pegawai baru,” jelas Walikota Wahdi.

“Adapun untuk PP Nomor 49 Tahun 2018, kabupaten/kota sedang menunggu petunjuk teknis terkait pertimbangan dan keputusan pemerintah dengan perjanjian terkait tidak seimbangnya kinerja OPD menangani pendapatan, pemkot selalu melakukan evaluasi secara berkala,” beber Wahdi.

Kemudian,” Untuk masalah PBB di 5 Kecamatan yang tidak mencapai 100%, karena hal ini di pengaruhi oleh kondisi masyarakat menciptakan pandemi Covid-19 dan para kolektor terkait penagihan PBB kepada Wajib Pajak yang berada di luar wilayah Metro/tidak diketahui alamat pemiliknya, upaya kedepan untuk mengatasi kendala-kendala terkait PBB antara lain melaksanakan pembayaran PBB-P2 Online untuk mempermudah pembayaran PBB oleh Wajib Pajak dan melaksanakan pembinaan/pendampingan terhadap kolektor dan kelurahan yang realisasi PBB nya rendah,” ujarnya.

Penjelasan ini disampaikan pula untuk lima fraksi lainnya, yaitu Fraksi partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Amanat Bangsa, terkait Belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir, pemerintah berpedoman pada aturan pemerintah pusat dalam pengalokasiannya, penanganan pandemi Covid-19 pada sektor kesehatan diperuntukan untuk jasa tenaga medis, penyediaan alat kesehatan, obat-obatan, vakisnasi, serta pelaksanaan 3T (tracing, testing, treatment), selain upaya kuratif juga dilakukan upaya promotif dan preventif, dari sektor sosial penanganan yang dilakukan untuk memperkuat jaring pengaman sosial dengan memberikan bantuan dalam bentuk bantuan sosial, kemudian dari sektor ekonomi yang dilakukan dengan pemberian bantuan kepada UMK, pelatihan dan pemasaran produk UMK.

Selain itu, Lanjut Walikota,” Tentang keberhasilan pembelajaran yang berani tentunya juga melihat prestasi siswa, baik secara maupun non akademik, prestasi maupun akademik tingkat daya saing anak didik kita, baik di tingkat Kota, Provinsi tingkat Nasional. Lebih lanjut, realisasinya adalah satu-satunya pencapaian keberhasilan kegiatan pembangunan,”

Indikator kinerja seperti angka partisipasi sekolah, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan lainnnya menjadi alat ukur utama dalam keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan.

Selanjutnya, penjelasan umum terkait pelaksanaan sembilan Program Prioitas telah dimulai sejak Tahun 2021 dengan merealisasikan Universal Health Coverage di Tahun 2022 (per Maret) sebesar 97.099 yang ditargetkan sebesar 854 dalam dokumen RPJMD dan bahkan target ini pun telah melampaui target Tahun 2022 sebesar 904.

Yang didapatkan dari capaian tersebut, penduduk yang telah dapat langsung mengakses pelayanan BPJS, peningkatan insentif kader posyandu, linmas dan petugas RT dan RW, peningkatan insentif sudah dilakukan pada mekanisme APBD Perubahan Tahun 2021 dengan kenaikan sebesar 50 ribu sd 100 ribu, pelaksanaan program Mal Pelayanan Publik yang akan dimulai pada Tahun 2022 dan sudah dianggarkan pada Dinas PMPTSP, Dinas Kominfo dan Dinas PUTR, peningkatan sarana prasarana jalan,internet of things dan lampu penerangan jalan yang sudah dianggarkan setiap tahunnya pada Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, dan Dinas PUTR, dan di Tahun 2022 akan meningkatkan daya, bantuan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian akan dilaksanakan setiap tahun Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, pelaksanaan program Creative-hub yang telah dikembangkan potensinya dan di Tahun 2022 akan disempurnakan kembali melalui program Metro Bangga Beli, sentra Kreatif Metro, dan peningkatan produktivitas dan pemasaran UMKM, merealisasikan rumah sakit Pendidikan utama kedokteran yang sudah padai, MoU dengan Universitas Malahayat, serta Kartu Metro Ceria dan Revitalisasi Fasilitas Olahraga yang akan dimulai perencanaannya di Tahun 2022 nanti.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD Kota terkait, saran dan masukan yang menjadi kendali dan evaluasi kami sebagai penyelenggara,” tutup Wahdi.  (Ril)

News Feed