oleh

Syamsuddin Serang Layangkan Sanggahan ke Pantia Pilkades Takalar

TAKALAR-Calon Kepala Desa (Cakades) Su’rulangi Syamsuddin Serang melalui kuasa hukumnya, Dwi Justisi, SH, MH, dan Nur Pratiwi Amir, SH melayangkan sanggahan atau keberatan kepada panitia Pilkades serentak Kabupaten Takalar.

Surat sanggahan yang dilayangkan kuasa hukum Syamsuddin Serang itu diterima oleh salah satu panitia Pilkades serentak Takalar, Iwan Zetiawan di kantor Dinas Sosial dan PMD Takalar, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sabtu (16/10/2021).

Dwi Justisi menilai hasil putusan seleksi Cakades Su’rulangi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar itu diduga cacat hukum.

Dalam sanggahannya, Dwi Justisi membeberkan sejumlah fakta hukum alasan keberatan kliennya. Yakni, berdasarkan rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal Cakades Su’rulangi, tertanggal 13 Oktober 2021, kliennya (Syamsuddin Serang) berada diperingkat 6.

Fakta hukum yang kedua, lanjut Dwi Justisi, yaitu berdasarkan nilai skoring terdapat tiga Cakades yang mempunyai nilai yang sama kemudian apabila merujuk kepada Peraturan Bupati (Perbub) Takalar Nomor 19 Tahun 2021 tentang tata cara pencolan, pemilihan, pengangkatan, masa jabatan dan pemberhentian kepala desa Pasal 41 ayat 2 akan dilakukan seleksi tambahan bagi Cakades yang memperoleh nilai terendah yang sama yaitu 16.

“Khusus Desa Su’rulangi, terdapat tiga orang Cakades yakni Amiluddin, Muhammad Nasir, dan Subaedah Sam yang memiliki nilai sama. Tetapi yang terjadi dilapangan, seleksi tambahan justru dilakukan kepada seluruh Cakades. Sehingga hal ini jelas sangat merugikan klien kami karena diikutkan juga dalam seleksi tambahan, padahal kliennya kami memiliki skoring nilai tertinggi yaitu 19,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Dwi Justisi juga mempertanyakan masalah pemberian skoring pengalaman kerja dilembaga organisasi desa termasuk segala prestasi yang pernah diperoleh kliennya. Pasalnya, kliennya tidak mendapatkan nilai berdasarkan penilaian Perbup Nomor 19 Tahun 2021 pasal 40.

“Padahal klien kami mencantumkan pengalaman kerja yang dimaksud itu di dalam berkas riwayat hidup yang dilampirkannya,” katanya.

Atas fakta hukum tersebut Dwi Justisi menegaskan, kliennya merasa dirugikan dan meminta panitia Pilkades serentak untuk memperlihatan secara langsung dan transparan hasil ujian yang asli, yang telah dilakukan oleh Cakades Su’rulangi.

Ia juga meminta kepada semua unsur yang terkait dalam Pilkades serentak Kabupaten Takalar untuk menunda sementara tahapan penetapan Cakades Su’rulangi, hingga ada titik temu dari sanggahan yang dilayangkan oleh pihaknya.

“Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, kami memohon dengan hormat untuk memberikan penjelasan mengenai rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal Cakades Su’rulangi,” pinta Dwi Justisi.

“Kami berharap agar surat keberatan ini segera ditindaklanjuti dan dikabulkan oleh panitia Pilkades serentak tingkat Kabupaten Takalar,” pungkasnya.(*)

News Feed