oleh

DPRD Provinsi Babel Rapat RPD Bersama Forkompimda Terkait Aktivitas Tambang Ilegal di Teluk Kelabat Dalam

BANGKA BELITUNG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama eksekutif, unsur Forkompimda, dan perwakilan masyarakat nelayan terkait permasalahan aktivitas tambang ilegal di wilayah Teluk Kelabat Dalam, Kabupaten Bangka Barat.

Diketahui sebelumnya, permasalahan aktivitas tambang ilegal di wilayah Teluk Kelabat Dalam ini sudah berlangsung cukup lama, sehingga hal ini menimbulkan polemik yang berkepanjangan di tengah masyarakat, khususnya antara para nelayan dengan penambang.

Padahal aturan di dalam Perda RZWP3K sudah jelas menyatakan bahwa daerah tersebut bebas dari segala bentuk aktivitas pertambangan. Namun sayangnya, para penambang di daerah itu masih saja tetap membandel untuk melakukan aktivitas pertambangan, meskipun sudah berulang kali telah dilakukan penertibkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Ketua Komisi II sekaligus Mantan Ketua Pansus RZWP3K DPRD Babel, Adet Mastur mengatakan, berlarut-larutnya permasalahan ini disebabkan oleh kurang tegasnya penegakan hukum, sehingga tidak ada efek jera bagi para penambang.

“Disamping Perda (RZWP3K-red), ada Undang-Undang Minerba dan PP (Peraturan Pemerintah) yang harus ditegakkan oleh pihak kepolisian, sedangkan Satpol PP bertindak berdasarkan Perda,” kata Adet saat menyampaikan pendapatnya pada RDP di ruang banmus DPRD Babel, Senin (19/7/2021).

Oleh karena itu, dia menyarankan kepada peserta rapat agar dapat membentuk tim gabungan antara Polda Babel, TNI, dan Satpol PP untuk melakukan penegakkan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di wilayah Teluk Kelabat Dalam.

“Kita kan sudah tahu akar permasalahan, tinggal solusi yang kita cari, solusinya itu apakah nanti kita akan membentuk suatu tim untuk melakukan penerbitan yang melibatkan Satpol PP, pihak kepolisian, TNI, maupun dinas terkait, serta masyarakat, biar kita sama-sama kerja,” terangnya.

Senada, Ketua Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam, Maryono juga meminta agar tim gabungan dapat segera dibentuk. Selain itu, dia juga meminta DPRD Babel membentuk Tim Panitia Khusus (Pansus) Teluk Kelabat Dalam.

“Saya katakan dengan sebenarnya, kondisi di Teluk Kelabat Dalam sudah mulai memanas, kalau terjadi aksi anarkis oleh masyarakat nelayan, siapa nanti yang akan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami meminta segera dibentuk tim. Selain itu, kami juga meminta kepada DPRD untuk mencabut IUP di Teluk Kelabat Dalam ke Kementerian ESDM,” tegasnya.

Menyikapi berbagai aspirasi dari para peserta rapat, Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi menyatakan sepakat untuk membuat surat rekomendasi kepada gubernur agar segera membentuk tim gabungan penegakan hukum di Teluk Kelabat Dalam.

“Karena sebagai pimpinan eksekutif, beliau (gubernur-red) lah sebagai eksekutornya, dan kita akan menyampaikan rekomendasi itu secepat mungkin, harapan saya keputusan ini jangan sampai ada pihak yang merasa tersakiti, Ini lah yang harus diperhatikan, kita harus kerja keras dan kerja cerdas,” pungkasnya. (Edi)

News Feed