oleh

Dituding Mendiskreditkan PT. AHM Terkait Karyawan CS di RSUD Malingping, Musa Beberkan Ini !

SEKILASINDONESIA.ID, LEBAK – Musa Weliansyah, Anggota DPRD Lebak, menanggapi tudingan PT. Azaretha Hana Megatrading (AHM) atas dugaan telah mendiskreditkan PT Azaretha Hana Megatrading (AHM) sebuah perusahaan Cleaning Service (CS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malingping

Seperti yang tertuang dalam berita salahsatu portal media online, (30/04/2021). Menurut Dodong, pernyataan anggota dewan, Musa bisa dibilang sepihak. Semestinya sebelum melontarkan pernyataan, dia konfirmasi terlebih dulu kepada pihak AHM atau management RSUD Malingping.

“Bukan malah membuat statement yang tidak objektif dan terkesan mendiskreditkan perusahaan. Padahal perusahaan selalu patuh terhadap aturan dan mekanisme kontrak kerja, pertanyaan kami knp pak dewan yg terhormat tidak menanyakan juga mengapa pihak rsud tidak bekerja secara profesional,” kata Dodong, disalahsatu portal media online.

Menanggapi hal tersebut, Musa Weliansyah, Anggota DPRD Lebak, menegaskan, perusahaan outsourcing cleaning service di RSUD Malingping harus segera membayar gaji pokok dan denda serta wajib memberikan THR kepada 37 pekerja Cleaning Service yang merupakan tanggungjawab perusahaan.

“Sebagaimana kita ketahui, jika perusahaan telat membayar gaji karyawan, berdasarkan Pasal 93 Ayat 2 UU Ketenagakerjaan mengharuskan perusahaan untuk membayar denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah karyawan. Setelah membayar denda, perusahaan tetap harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah kepada karyawan mereka,” terang Musa.

Lanjut Musa, jumlah denda yang harus dibayarkan perusahaan telah diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Apapun alasannya pihak perusahan yang harus bertanggung menjawab penuh membayar kewajiban terhadap karyawan, persoalan dengan RSUD Malingping tidak sepantasnya dikaitkan dengan user yg dalam hali ini RSUD Malingping,” ujar Musa.

Jadi, lanjut Musa, saya tegaskan tindakan imbauan merumahkan karyawan cleaning service itu bentuk tidak profesional pihak Perusahaan outsourcing yang berimbas pada pelayanan kesehatan nantinya, “Terlebih imbauan perusahaan tersebut tidak ada karyawan yang mengindahkan karena sampai hari ini mereka tetap bekerja dengan baik, mereka tetap melaksanakan kewajiban nya selaku petugas kebersihan di RSUD Malingping,” jelasnya.

Terkait adanya tanggapan perusahaan yang menganggap nya tidak melakukan klarifikasi, Musa menegaskan, “Saya kira tidak mesti karena keterlibatan membayar gaji itu fakta sehingga persoalan ini saya sampaikan kepada Kadinkes Banten agar persoalan tersebut segera diatasi,” tambah Musa.

Menurutnya, Apa yang ia sampaikan bukan mendiskreditkan perusahan outsourcing namun ini bentuk kritikan yg positif atas tindakan PT. Azaretha yang membuat surat imbauan untuk merumahkan karyawan padahal jelas perusahaan outsourcing mengalami keterlambatan didalam menggaji karyawannya bukanya bayar gaji ko malah nyuruh libur kerja.

“Persoalan ini akan segera saya sampaikan ke dinas tenaga kerja kabupaten dan provinsi agar dinas tenaga kerja segera turun tangan selaku instansi yang berkompeten Disnaker harus segera turun tangan,” tandasnya.

Musa pun mendesak terhadap pihak RSUD Malingping dan Dinkes untuk melakukan pemutusan kontrak sepihak, “Hal yang wajar karena akibat adanya surat dari perusahaan outsourcing yg memerintahkan merumahkan karyawan akibat ada keterlambatan bayar dari pihak user yaitu RSUD Malingping,” ungkapnya.

Dijelaskan Musa, terkait kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak kerja pihak RSUD Malingping akan membayar setiap bulan ini harus dikaji ulang dan inspektorat harus segera melakukan pemeriksaan jangan sampai ada oknum pegawai RSUD atau DINKES yang ikut bermain dalam perusahaan outsourcing tersebut.

“Karena seyogyanya perusahaan outsourcing tenaga kerja sudah lumrah untuk mengcover pembayaran upah kerja karyawan selama 3 bulan, ko ini didalam sebuah perjanjian dituangkan setiap bulan enak dong pihak outsourcing,” lanjut Musa.

Pihak RSUD juga harus transparan berapa nilai kontrak upah kerja cleaning service tersebut jangan sampai seolah-olah perusahaan outsourcing dibayar tiap bulan tanpa mengeluarkan moda sementara mengambil keuntungan dari jasa pekerja kebersihan.

“Jika benar apa yg disampikan direktur perusahaan outsourcing tersebut bahwa pihak RSUD membayar tiap bulan lantas kenapa harus outsourcing lebih baik RSUD merekrut dan menggaji langsung kepada karyawan jauh lebih efektif upah langsung diterima pekerja,” kata Musa.

Tak hanya itu, Legislator yang terkenal vokal inipun menyoroti terkait Gaji cleaning servis tahun 2021 di RSUD Malingping mengalami penurunan beda dengan tahun sebelumnya.

“Yang mana pada tahun ini mereka hanya menerima gajih Rp. 2,2 juta per bulan padahal tahun sebelumnya Rp. 2,7 juta per bulan ini artinya ada penurunan Rp. 500.000/bulan,” beber Musa.

Apakah gaji ini sudah sesuai dengan anggaran yg dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui outsourcing

“Saya sangat menyayangkan dengan murahnya gaji cleaning servis tersebut perlu alasan yang tepat kenapa mengalami penurunan padahal tahun sebelumnya Rp. 2,7 jt per bulan namun kini menjadi 2,2 jt. Jika nilai kontrak 2020 dan 2021 tidak mengalami penurunan kenapa tahun 2021 gajih turun hingga Rp. 500.000, Apa yang membedakan antara PT. PBA dan PT. AHM,” tutup Musa.

Baca Juga :

(Usep).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed