oleh

Asbar Memundurkan Diri dari Sekwan Mubar, Ada Apa?

MUNA BARAT- Salah satu pejabat lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat yakni Asbar Hainudin memundurkan diri sebagai Sekwan DPRD Muna Barat.

Hal ini dibenarkan oleh Sekda Muna Barat, LM Husein Tali saat ditemui diruangannya, Kamis (29/04/2021).

“Iya, benar adanya. Asbar memundurkan diri sebagai Sekwan,” ungkap LM Husein Tali.

Ketika dipertanyakan alasan mundurnya Asbar dari Sekwan Mubar, LM Husein Tali menyampaikan jika pemundurkan diri tersebut merupakan keinginan sendiri dari Asbar. “Dia mundur dari Sekwan karena keinginan dan permintaannya sendiri,” ucapnya.

Selain itu, Sekda Mubar membenarkan terkait pernyataan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Mubar, La Ode Mahajaya terkait pemunduran Asbar Hainudin dari jabatannya sebagai Sekwan.

Dikutib dari pemberitaan Media Online Sultranesia.id, Mahajaya mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri Sekretaris Dewan (Sekwan) Mubar itu diserahkan langsung ke Bupati, Ahcmad Lamani.

“Iya, benar. Beliau mengundurkan diri,” kata Mahajaya, Rabu (28/04/2021).

Dikatakannya, surat pengunduran diri Asbar Hainuddin telah diserahkan sebelum 26 April 2021.

“Saya tidak ingat persis tanggalnya, karena suratnya ada di kantor, yang jelas surat pengunduran dirinya sebelum tanggal 26 April 2021,” jelasnya.

Lanjutnya, untuk sementara posisi Sekwan digantikan oleh Kepala Bagian Legislasi Hukum dan Pengkajian Sekertariat DPRD Mubar, Safaruddin Ole. Sedangkan Asbar Hainuddin menjadi staf di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

“Jadi Pak Safaruddin Ole sebagai Kabag Legislasi Hukum dan Pengkajian, juga ditunjuk sebagai Plt Sekwan,” tuturnya.

Perlu diketahui, kabar dari pengunduran diri Asbar Hainuddin mencuat serta menyusul serangkaian masalah yang mendera Sekwan. Dan secara struktural, Sekwan adalah ‘Kepala Sekretariat’ yang menghubungkan kepentingan seluruh anggota dan pimpinan DPRD Mubar ke Pemda. Atasan langsungnya adalah Bupati dan Sekda.

Ketika menjabat, Asbar Hainuddin kerap mendapat sorotan soal buruknya tata kelola sekretariat, mulai dari soal penggunaan anggaran, utamanya uang makan minum di sekretariat dewan, hingga anggaran pembuatan naskah akademik 11 Perda Kabupaten Mubar.

Reporter: Sacriel

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed