oleh

Diduga Salahgunakan Dana Desa, Aliansi Masyarakat Pemerhati Desa Galesong Baru Gelar Aksi Damai

TAKALAR-Aliansi Masyarakat Pemerhati Desa Galesong Baru menggelar aksi damai, di depan Kantor Desa galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, kamis (22/4/2021).

Ketua Aliansi masyarakat Pemerhati Desa Galesong baru, Sakir Jarre dalam orasinya menyampaikan rasa kekecewaannya kepada Plt Kepala Desa Galesong Baru. Karena segala kebijakaan yang ada di Desa itu diambil alih oleh suaminya dalam menentukan sebuah kebijakan yang tidak transparansi.

Sehingga kuat dugaan telah terjadi penyalahgunaan Dana Desa, seperti anggaran penanggulangan Covid 19. Ini bisa terjadi karena suami dari Plt. Desa Galesong Baru, Trisnawati yang mengerjakan proyek di Desa bahkan dia bertindak sebagai pengambil kebijakan di Desa Galesong Baru.

“Kemudian diketahui, suami Plt. Kades Galesong Baru, juga berperan sebagai ketua tim penggerak PKK Desa dan lebih dominan mengambil kebijakan dalam menggunakan dana desa secara frontal dengan tujuan disinyalir untuk keuntungan materi semata dengan banyaknya proyek diluar skala prioritas desa,” Kesal Sakir Jarre, kamis (22/04).

Selain Sakir Jarre, hal ini juga disampaikan salah satu perangkat Desa Galesong Baru yang mengikuti pelatihan  baru baru ini, menurutnya, Pemdes Galesong Baru tak tanggung tanggung menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp.200 juta untuk tiga kegiatan pelatihan sekaligus secara bersamaan di waktu dan tempat yang sama dengan total jumlah peserta sekitar 100 orang di sebuah Hotel Bintang tiga di Kota Makassar yang dilaksanakan dari tanggal 26 sampai 28 februari lalu, yang tentu saja semangat dan tujuannya bukan untuk penanganan Pandemi Covid 19, terang staf Desa Galesong Baru.

“Ironinya dari sekitar 100 orang peserta yang dihadir, ternyata sebagian besar pesertanya para staf dan perangkat desa bahkan ikut juga keluarganya. Padahal pelatihan tersebut diperuntukkan untuk para pelaku UMKM, para petani dan nelayan di wilayah Desa Galesong baru,”

“Sehingga terindikasi adanya penyelewengan anggaran dana desa. Dimana dana desa yang sedianya menjadi skala prioritas untuk kepentingan penanganan Pandemi Covid 19, justru dialihkan pemanfaatannya untuk kegiatan proyek pelatihan,” ucapnya.

Sementara untuk pembayaran Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, pemdes membayarkan hanya untuk satu bulan saja. Padahal amanah Kementrian Desa, Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan diprioritaskan untuk  membayarkan para penerima manfaat dalam bentuk BLT langsung selama tiga bulan, jelasnya.

“Hal ini tentu saja sangat mencederai rasa keadilan masyarakat karena pemerintah desa lebih memikirkan profit dari hasil pelatihan ketimbang membayarkan BLT masyarakat selama tiga bulan. Padahal dananya memang sudah ada yang lalu, kemudian dialihkan ke pelatihan,” geramnya.

Diketahui jumlah penerima BLT di desa galesong baru hanya 30 orang dengan estimasi Rp300ribu perorang dikali 12 bulan dengan total sebanyak  Rp108 juta. Hal ini juga dicoba diakali oleh pemdes Galesong baru dengan cara membagikan kepada 60 orang penerima dengan masing masing hanya menerima Rp150 ribu saja perorang padahal amanah undang undang memerintahkan untuk membayarkan Rp.300 ribu perorang.

“Sekedar perbandingan menurut salah satu aparat Desa Galesong Baru, penerima BLT desa tahun 2020 lalu yang masih dinahkodai oleh PLT desa sebelumnya, jumlah penerima BLT sebanyak 160 orang. Penggunaan Dana desa yang nilainya lumayan fantastis,” katanya.

Selain dari itu, perangkat Desa Galesong Baru juga beberkan kegiatan yang dilakukan pihak Desa Galesong Baru yakni, pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM Rp100 juta, Pelatihan Pertanian & Peternakan Rp50 juta, Pelatihan PengenalanTTG Nelayan
Rp50juta, Pelatihan & Penyuluhan pendidikan Rp72 juta , Pelatihan & penyuluhan pemberdayaan perempuan Rp100 juta

“Proyek pelatihan diatas diluar pelatihan pelatihan yang sifatnya titipan dan dikerjasamakan antar desa yang mewajibkan adanya utusan peserta perdesanya dan juga kalau diakumulasi nilainya sekitar kurang lebih seratus jutaan juga,” bebernya.

Diketahui anggaran dana desa tahun ini, untuk Desa Galesong baru menerima kucuran dana desa dari pusat sebesar Rp1,121 milyar dan peruntukannya hampir separuhnya dihabiskan untuk pelatihan dengan anggaran berkisar Rp500 juta.

Sementara untuk belanja pengerjaan proyek infrastruktur desa hanya mengalokasikan dana kurang dari  Rp100 juta. Karena hanya mengerjakan tiga item pekerjaan yakni pembuatan satu plat deker yang nilainya, Rp5 juta dan pengerjaan proyek pemeliharaan jalan desa yang nilainya Rp69 juta serta pemeliharaan WC yang nilainya Rp24 juta.

“Adapun pengalokasian sisa dana desa. Selain untuk belanja honor dan pemberdayaan masyarakat lainnya, selebihnya di plot kepada pekerjaan yang sifatnya bisa membawa keuntungan materi yang besar, seperti pengadaan tong sampah serta pengadaan lampu jalan tenaga surya serta proyek lainnya yang sifatnya ada Fee dan pengembalian dari perusahaan yang ditempati belanja,” jelasnya staf Desa Galesong

Kemudian Ketua Aliansi masyarakat Pemerhati Desa Galesong baru, Sakir Jarre menambahkan bahwa dia  bakal melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) karena suaminya Plt. Kepala Desa Galesong Baru yang menentukan sebuah kebijakan yang tidak transparansi, tutup Sakir

(Suherman)

News Feed