oleh

Potensi Penyalahgunaan Hak Pilih Dalam PSU

Oleh :
La Ode Muhram Naadu (Akademisi Universitas Sulawesi Tenggara/Praktisi Hukum)

SEKILASINDONESIA.ID, OPINI – Rivalitas politik yang sengit tak ayal memicu keberanian dalam menghalalkan segala cara alias berbuat curang. Banyak potensi kecurangan. Yang kerap digunakan salah satunya adalah perihal penyalahgunaan hak pilih. Pelanggaran ini merupakan tindak pidana pemilihan. Penegakannya adalah prasyarat dalam menciptakan pemilihan yang langsung umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Tentunya bermuara pada ukuran keberhasilan negara demokratis – yang dapat dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilihan.

Hak pilih yang notabene  hak konstitusional sangat tegas dijaga oleh regulasi kepemiluan. Pelanggaran atasnya bahkan diganjar dengan pidana penjara. Meskipun sanksinya keras, potensi penyalahgunaan hak pilih masih sangat terbuka dalam kondisi tertentu. Salah satunya adalah saat Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Potensi Saat PSU

Pada saat PSU, jumlah suara yang diperebutkan oleh masing-masing calon makin sedikit. Lokasi yang terjadi pemilihan tidak begitu luas lagi. Tak seperti pada saat kontestasi dimulai. Tentu hal ini membuat gesekan makin berpotensi terjadi. Bukan hanya massa, tapi juga gesekan kecurangan – yakni penyalahgunaan hak pilih. Tiap suara makin bernilai lebih. Bargaining makin menggiurkan bagi pelaku-pelaku politik praktis.

Potensi tersebut harus menimbulkan langkah antisipatif dari berbagai pihak. Memang, ada Bawaslu dan jajarannya yang mengawasi. Namun fungsi tersebut masih memiliki banyak celah nan kekurangan. Terlebih tak menjamin mutlak bahwa penyelenggara bisa saja tergiur untuk ‘bermain’. Sebagaimana tak sedikit peristiwa itu terjadi.

Diluar Bawaslu dan jajarannya, terdapat sistem pengawasan yang harus disemai. Yakni pengawasan partisipatif. Pengawasan yang melibatkan masyarakat. Skema ini toh disosialisasikan dan didukung jua oleh Bawaslu. Namun bagaimana keefektifitasnya bergantung pada masyarakatnya sendiri. Sejauh mana mereka mengupayakan sebuah proses elektoral yang jujur dan adil, atau juga bahkan sejauh mana mereka berkepentingan terhadap terhadap kemenangan calon yang diusung.

Yang paling berat dan berpotensi terjadi kecurangan adalah soal data pemilih. Kran utamanya dari sini. Jika data sudah dimanipulasi, maka akan terjadi kecurangan-kecurangan berikutnya. Pengawasan terhadap data ini wajib melibatkan semua unsur, sifatnya transparansi dan pola koreksinya terbuka.

Jika dimonopoli satu entitas dan sulit untuk dikoreksi maka sangat kuat terindikasi bahwa data pemilih tersebut disalahgunakan oleh oknum-okum tertentu. Sanksi bagi memalsukan data dan daftar pemilih ini cukup berat. Yakni 72 bulan penjara. Jika dilakukan oleh penyelenggara, maka sanksinya ditambah 1/3 alias 107 bulan.

Sanksi

Dalam ancaman sanksinya, berkenaan penyalahgunaan hak pilih, pidana yang digunakan umumnya pidana penjara. Bahkan terdapat ancaman berupa penambahan waktu penjara manakala pelakunya adalah penyelenggara atau saksi pasangan calon.

Sebagai bahan renungan, berikut beberapa norma perihal penyalahgunaan hak pilih :

Memalsukan data dan daftar pemilih, diatur dalam Pasal 177A:

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara. Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.”

Mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih diatur dalam  Pasal 178A:

“Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS  diatur dalam Pasal 178B:

“Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).”

Memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS diatur dalam Pasal 178C:

“(1) Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).”

Pelaku

Penyalahgunaan hak pilih dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Pertama adalah penyelenggara pemilihan. Bukan tidak mungkin hal ini dilakukan secara sistematis dan massif. Dimulai dari persoalan data pemilih yang valid dan real, penyebaran undangan memilih yang diatur sedemikian rupa, atau pula kerja sama dengan tim sukses paslon dalam berbagai bentuk teknis kecurangan lainnya.

Yang paling berpotensi dari struktur penyelenggara pemilihan adalah penyelenggara pemilihan ad hoc. Ada pola pikir instan nan pragmatik yang mendasari bahwa sifat ad hoc tidak memiliki pertanggungjawaban yang panjang bagi seorang penyelenggara. Bahkan tak jarang dalam struktur mereka jadi antek atas jajaran diatasnya.

Kedua, penyalahgunaan hak pilih juga dilakukan oleh peserta dalam hal ini tim sukses dan Partai Politik. Upaya ini lebih terorganisir. Misalnya menggunakan kekuatan politik kekuasaan untuk menekan pihak tertentu dalam menggaet pemilih. Cara ini sistematis dan tentu saja dampaknya massif. Meski demikian, bukan tidak mungkin gerak-gerik ini dijerat pidana pemilihan. Yang parah, kadang korban yang terjerat adalah pelaku teknis di lapangan. Pihak-pihak tersebut dijadikan pion yang kadang bisa saja dikorbankan manakala aksinya tertangkap.

Ketiga, pemilih transaksional. Inilah kategori pelaku yang paling banyak. Mental pemilih memang persoalan asupan pendidikan politik dan kondisi ekonomi. Baiknya pendidikan politik, masifnya sosialisasi yang dilakukan penyelenggara kadang tak mampu meladeni tekanan ekonomi pemilih. Ini masalah yang mengakar dalam tataran pre-emptif. Terlebih dalam situasi PSU, jual-beli suara niscaya terjadi dengan angka-angka besar. Berkali-kali lipat dari biasanya. Godaannya lebih dahsyat. Bagi yang apes, keberanian menyalahgunakan hak pilih ini kadang ditebus dengan penjara berbulan-bulan. Berharap uang kaget, malah kaget dipenjara.

Reporter : Abha.

 

News Feed