oleh

Penyuluhan Kegiatan Penyuluhan Lintas Sektor Tahun 2021 di Kecamatan Pattalassang

SEKILASINDONESIA.ID, TAKALAR – Kegiatan Penyuluhan Lintas Sektor Tahun 2021 se-Kecamatan Pattalassang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan perdagangan dengan hal ini bidang UKM bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Takalar dalam penerbitkan Sertifikat Gratis bagi warga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar. Kamis, (25/03/2021).

Nampak hadir pada kegiatan itu, Kepala BPN yang di wakili Ketua pengadilan Takalar, Kepala Kajari Takalar yang di wakili, Kabid UMKM, Camat, Sekcam, Lurah, Kepala Lingkungan dan beberapa perwakilan 118 warga masyarakat di tiap-tiap Kelurahan yang akan mendapatkan Sertifikat Gratis bagi pengusaha UMKM se-Kecamatan Pattalassang.

Dalam sambutannya, Camat Pattalassang, Muhammad Syarif, mengatakan, demi menjaga protokol kesehatan maka kami pihak Kecamatan hanya mengundang beberapa perwakilan warga di tiap tiap Kelurahan dan semoga 118 warga yang sudah didata agar segera melengkapi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat secara gratis dari Pemerintah

“Tidak lupa juga saya mengharapkan kepada seluruh Lurah di wilayah Kecamatan Pattalassang agar terus membantu dan mengontrol warga dalam pengurusan serifikat gratis dalam UMKM ini agar pelayanan selalu terjalin antara pemerintah setempat dengan masyarakat,” terang Muhammad Syarif.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Takalar yang di wakili Rahmawaty Djalal, SH., memaparkan, persyaratan untuk mendapatkan sertifikat gratis dengan melengkapi berkas berupa KTP, bukti pembayaran PBB, Alas hak tanah negara, Ada surat garapan, “Tanda batas yg harus dipatok, keterangan usaha dari pemerintah setempat dan biaya ditetapkan sk menteri. 250 ribu yang di kelola langsung pihak Desa/Kelurahan,” katanya.

Ditempat yang sama, Ketua pengadilan Negeri Takalar, Ibu Arwana SH. MH., mengatakan, “Sosialisasi ini sangat penting dan ini adalah kesempatan untuk mendapatkan Sertifikat gratis bagi masyarakat yg sudah didata sebelumnya oleh pihak Kelurahan dengan pihak UKM, kapan lambat mengajukan persyaratan maka Pra sertifikatan akan tertunda,” ujar Ketua Pengadilan Negeri Takalar.

Mengenai biaya kepengurusan itu sudah ditetapkan sebesar 250 ribu, “jadi jika ada pungutan lebih dari itu maka silahkan laporkan langsung dan kami akan proses secara hukum dan kami pihak pengadilan akan terus mengawal dan mengawasi penerbitan sertifikat yg dilakukan BPN Takalar,” imbuh Arwana.

Kemudian ketua pengadilan menjelaskan tentang hak kepemilikan tanah yang mau di sertifikatkan dan pesan kami di Pengadilan Negeri Takalar, jika ada permasalahan atau sengketa maka alangkah bagusnya kalau di mediasi pemerintah oleh lurah, camat.

“Karena jika di bawa pengadilan maka butuh biaya tidak sedikit.. dan kami terus mengawal dan mengawasi sertifikat yang dilakukan pihak dinas terkait dan BPN Takalar,” jelasnya.

Kasi Datun Kajari Takalar, Ulfa Aminuddin SH. MH., mewakili Kajari Takalar, mengatakan, “Kami pihak Kejaksaan akan terus mengawal, mengawasi sekaligus akan memeriksa pihak BPN jika ada tindak pidana Korupsi dalam penerbitan sertifikat untuk masyarakat sadar agar sertifikat gratis ini berjalan sesuai mekanisme yang sudah diatur oleh pemerintah,” katanya.

Pantauan wartawan Sekilas Indonesia, acara diakhiri dengan diskusi mengenai kelengkapan berkas antara pihak BPN dengan para penerima sertifikat gratis bagi warga Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Reporter : Suherman Tangngaji.

News Feed