oleh

Perusahaan Kelapa Sawit Memegang 14 Sertifikat HGU

PASANGKAYU,-14 Sertifikat dipegang oleh 4 Perusahaan Kelapa Sawit masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU), diantaranya PT Pasangkayu, PT Letawa, PT Surya Raya Lestari dan PT Unggul Widya Tehnology Lestari, sehingga di duga sertifikat milik Masyarakat dan Perusahaan kepala sawit tumpang tindih, selasa 2 Maret 2021.

Kepala Kantor ART/BPN Pasangkayu, Suwono menyampaikan, apa yang dikirimkan ke Desa maka itulah yang kami kelola untuk dijadikan Sertifikat hak milik Masyarakat.

“Ketika mereka mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, harus melampirkan bukti data keterangan dari Kepala Desa seperti surat penguasaan fisik, memiliki sopradik, sehingga ada muncul tumpang tindih tanah Masyarakat dan HGU Perusahaan,”ungkapnya.

Suwono juga sampaikan, bahwa dalam proses penerbitan kami melihat Sertifikat HGU ini terbit rata -rata di tahun 1990-an dan terakhir di 2013, khususnya diwilayah Kabupaten Pasangkayu ada sebanyak 14 (Sertifikat HGU-red) dipegang perusahaan kelapa sawit.

Pemegang Sertifikat HGU yaitu PT Pasangkayu, PT Mamauang, PT Letawa, PT Surya Raya Lestari dan PT Unggul Widya Tehnology Lestari, namun ada diantara 1 PT memegang sampai 4 dari 14 (Sertifikat HGU-red) tersebut.

“Kami di kantor ART/BPN Pasangkayu dalam proses penerbitan sertifikat HGU tidak memiliki kewenangan, kecuali Kantor Wilayah (Kanwil) dan BPN Pusat dan itu sesuai jumlahnya,”jelasnya.

Lanjutnya, pada umumnya Sertifikat HGU berasal kawasan hutan, namun berdasarkan pelepasan dari Kementrian Kehutanan, bahwa penguasaan pemegang fisik itu adalah perusahaan.

Pemegang Sertifikat HGU tersebut dasarnya dari kawasan hutan, dan itu bisa dijadikan tanah Negara, serta dapat menjadi hak milik.

“Kalau berasal dari tanah hak milik, maka pemegang Sertifikat HGU harus menyelesaikan kepemilikannya, begitu juga dengan tanah negara yang dikuasai oleh Masyarakat, maka harus diselesaikan dulu hak dan kewajibannya,”terangnya.

Suwono juga katakan, ketika ada persetujuan, kesepakatan ataupun pelepasan kawasan hutan, maka PT tersebut dapat mengajukan ijin lokasi, misalnya untuk menanam kelapa sawit.

“PT tersebut dapat mengajukan pengukuran, dan ART/BPN akan melakukan sesuai dengan kewenangannya masing – masing, kecuali untuk luasan batas lahan 250 Hektar (Ha) kewenangannya Kanwil, sedangkan diatas 250 Ha itu BPN Pusat,”urainya. (Roy Mustari)

News Feed