oleh

Penolakan UU Omnibus Law Di Makassar Semakin Bergejolak

MAKASSAR-Aksi unjuk rasa terjadi di beberapa titik kota Makassar, sehubungan dengan penolakan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Kamis, (8/10/2020).

Unjuk rasa besar-besaran yang terjadi hari ini merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya pada hari rabu telah berlangsung.

Penolakan atas UU cipta kerja melibatkan banyak elemen, diantaranya dari Serikat buruh, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat sipil. Sikap pemerintah, dan DPR dianggap sama sekali tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Beberapa lokasi strategis menjadi tempat aksi unjuk rasa diantaranya perbatasan Gowa Makassar, depan Kampus Unismuh dan UIN Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin, kurang lebih massa yang akan turun aksi sekitar 100 orang yang tergabung dalam Aliansi Barisan Rakyat Bergerak (BARBAR).

Di depan Kantor DPRD Prov. Sulawesi
Selatan, Flay over Jl. Urip Sumiharjo Makassar, sekitar 50 orang dari HMI Kormisariat Perintis dan STIM LPI turut aksi atas penolakan UU cipta kerja. Dari FSPBI, FSP TRASINDO dan SPN SULSEL sekitar 100 orang juga turut aksi.

Di Pertigaan Jl. Boulevard dan Jl. A.P Pettarani, Kota Makassar, sekitar 75 orang dari Pemuda Pancasila (PP) Kota Makassar.

Beberapa lokasi yang akan menjadi titik unjuk rasa :

1 Simpang Lima Bandara Kab. Maros.
2 Kantor Gubernur Sulsel Jl. Urip Sumiharjo, Kota Makassar.
3 Fly Over Jl. Urip Sumiharjo, Kota Makassar.
4 Pelabuhan Soekarno – Hatta Jl. Nusantara, Kota Makassar.
5 Monumen Mandala

Hal ini mendapat respon dari salah satu pengamat sekaligus peneliti muda, yang tidak ingin disebutkan namanya, persoalan ini akan menjadi catatan sejarah kelam ditandai dengan aksi massa hampir diseluruh Indonesia.

“wajar jika penolakan ini muncul hampir diseluruh penjuru Indonesia, bagaimana tidak, UU yang menyangkut hajat hidup jutaan masyarakat Indonesia justru kontra terhadap rakyat”, ujarnya.

“Secara substansi, masih banyak pasal-pasal yang sebenarnya masih bermasalah dan perlu revisi lebih lanjut, belum lagi menyoal tentang klaster ketenagakerjaan, terkait pesangon, PKWT, jam kerja, jaminan kesehatan dan masih banyak lagi”, lanjut pengamat yang tidak ingin disebut namanya.

Kemudian, Secara prosedural menurut UU No 12 Tahun 2011 juga terabaikan, UU tersebut seolah sangat tergesa-gesa untuk disahkan.

Aksi yang terjadi dengan membakar ban bekas, menahan mobil truk yang kemudian menjadi panggung orasi mahasiswa dalam menyuarakan suara rakyat.

Wartawan sekilas Indonesia memperkirakan, aksi yang terjadi akan terus berlangsung sampai malam hari. (Firman)

News Feed