oleh

Tokoh Pemuda Balobone Minta Panitia Kabupaten Cepat Selesaikan Soal DPTb

BUTON TENGAH, SEKILASINDO. COM-Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang merupakan amanat dari UU Desa No 6 tahun 2014 untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak atau dilakukan secara bergelombang masih jarang diperbincangkan.

Tidak seperti di level atas, pilkades tidak banyak diperbincangkan karena seolah tidak berpengaruh besar dalam ruang politik tingkat nasional atau yang lebih dekat daerah.

Padahal sebaliknya, justru di tingkatan paling bawah kita bisa memotret kondisi politik Indonesia dari desa.

Pilkades yang baru akan di gelar oleh pemerintah Buton Tengah, ternyata menyisahkan ruang pengujian keberpihakan atau kebijakan yang akan di selenggarakan

Tidak adanya ketegasan dari panitia kabupaten merupakan potret bahwa pesta demokrasi di tingkat desa memang dianggap tidak siap dan terkesan tebang pilih.

Hal tersebut seperti di ungkapkan oleh salah satu tokoh pemuda desa Balobone yang enggan di sebutkan namanya.

Riuh Tentang adanyan daftar pemilih tambahan (DPTb) siluman, menurutnya merupakan cikal bakal konflik yang ada di desa Balobone.

Hal tersebut di perparah dengan pernyataan dari ketua panitia kabupaten Buton tengah beberapa waktu lalu.

“Apa yang di sampaikan oleh ketua panitia membuat kita bingung. Bagaimana tidak, di katakan bahwa jika ada error yang di lakukan oleh panitia desa, maka itu tidak akan signifikan ,”tuturnya, Selasa (17/09/2019).

Sehingga pernyataan tersebut dianggap seperti membuka ruang kepada pihak tertentu agar melakukan tindakan yang mungkin bisa merugikan salah satu calon.

Selain itu, menurutnya, polemik tentang 73 jiwa yang masuk dalam DPTb, oleh panitia Kabupaten hingga saat ini masih mengandung misteri.

“Saya bingung dengan panitia, baik kabupaten ataupun desa, kenapa mereka tidak mau turun tangan soal desa Balobone, apa karena calon kades petahana punya hubungan dengan orang nomor satu di buteng. Menurut dugaanku arahnya kesitu, karena potensi untuk mengintervensi besar. Perangkat dia punya, panitia dia punya, orang dekat dengan nomor satu dia punya, maka mana lagi yang mau di dustakan,” bebernya.

Lebih jauh, Ia meminta kepada panitia Kabupaten agar secepatnya menyelesaikan persoalan yang di hadapi desanya sebelum penyelenggaraan pilkades serentak berjalan.

“Panitia kabupaten harusnya memanggil panitia desa, sebab mereka kekeh dengan pendapatnya seolah sudah prosedural, tapi saat mereka tidak mau lakukan verifikasi ke capil, saya heran,”ungkapnya.

Hingga saat ini, pihak Panitia Kabupaten atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Buton Tengah sebagai penyelenggara Pilkades Serentak belum melakukan verifikasi terhadap 73 jiwa sebagai DPTb tambahan yang di persoalkan oleh warga Balobone untuk di tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

Untuk diketahui, data pemilih tambahan di desa Balobone sebanyak 73 jiwa kini sudah teridentifikasi oleh warga. Adapun rinciannya adalah 43 berasal dari dalam desa, sedangkan 30 jiwa ini di ketahui berasal dari kelurahan tetangga ataupun desa tetangga.

Warga akan terus melakukan protes terhadap panitia jika ke 30 warga ini masih di masukan sebagai DPTb oleh panitia desa.

(Arwin Al-Butuny)