JENEPONTO,SEKILASINDO.COM – Ratusan masyarakat Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto menggelar aksi damai di depan kantor Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Jeneponto, Senin (9/9/2019) pagi.
Dalam aksi itu, mereka meminta kepada kepala Dinas PMD Kabupaten Jeneponto, Abdul Makmur agar desa Sapanang diikutkan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang bakal dilaksanakan pada 4 November 2019 mendatang.
Koordinator aksi, Nasir Tinggi dalam orasinya mengatakan agar dinas PMD segera melakukan pemilihan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan pembentukan panitia Pilkades di desa Sapanang.
“Kami masyarakat desa Sapanang meminta Kepala Dinas PMD untuk segera melakukan pemilihan BPD dan pembentukan Panitia Pilkades agar desa Sapanang ikut dalam Pilkades pada 4 November 2019 mendatang,” tegas Nasir Tinggi.
Dia juga Bersama Masyarakat Desa Sapanan Menegaskan agar pemerintah kabupaten Jeneponto Dalam hal ini Dinas PMD agar Secepatnya dilakukan pemilihan BPD dan Pembentukan panitia, Kata dia Apalagi ini sudah ada hasil kesepekatan dalam berita acara hari ini tanggal 9/9/2019, Agar secepatnya dibentuk panitian pilkades.
“Jadi hasil keputusan kesepakatan hari ini, Akan dilakukan pembentukan BPD Hari Rabu (11/9/2019) dan pembentukan panitia pilkades,” jelasnya.
Selain itu, salah seorang peserta aksi demo juga mengatakan agar Pelaksana tugas (Plt) desa Sapanang segera mundur dari jabatannya. Menurutnya, Plt desa harusnya 6 bulan saja itu harus diganti oleh Pengganti Antar Waktu (PAW).
“Jika tidak, maka kami patut mencurigai ada kongkalikong dengan BPD lama,” teriak pendemo.
Berselang sekitar satu jam, para peserta aksi tersebut diterima oleh Kadis PMD, Abdul Makmur serta Camat Binamu dan melakukan rapat mediasi di Aula kantor dinas PMD, Pemerintah Masyarakat Desa PMD, Sudah sepakat bersama untuk melanjutkan rapat pada Rabu depan dan rencana melakukan pemberhentian dan pengangkatan BPD baru,
Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan Pilkades berjalan sesuai dengan prosedur. “Kita harus pegang teguh undang-undang agar terhindar dari hukum,” pungkasnya.
Informasi yang dihimpun, masing-masing 5 Dusun yang ada di desa Sapanang sepakat untuk melanjutkan rapat pada rabu depan. Kalau tidak ditepati, maka kami lakukan aksi yang lebih besar.
*(Firman)
