Daerah

WGAB: Dugaan Laporan Fiktif Terkait Dana Desa Marak di Papua

×

WGAB: Dugaan Laporan Fiktif Terkait Dana Desa Marak di Papua

Sebarkan artikel ini

JAYAPURA, SEKILASINDO.COM – Terkait dana Desa atau dana Kampung, Ketua LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Provinsi Papua, Yerri Basri Mak, mengimbau agar penggunaan Dana Desa atau Dana Kampung harus transparan kepada masyarakat kampung, Jayapura (13/08/2019).

Yerri mengatakan, sesuai pantauan timnya, di mana banyak di kampung-kampung yang ada di seluruh kabupaten di Provinsi Papua diduga melakukan penyalagunaan dana Desa.

Click Here

Pasalnya setiap perkerjaan yang menggunakan dana desa atau dana kampung tidak memiliki atau memasang Papan Nama di setiap proyek yang menggunakan dana Desa.

Adapun dugaan yang ditemui di lapangan di mana banyak dugaan laporan fiktif yang dilakukan oleh para oknum yang berkompeten di setiap desa-desa yang ada di Papua.

Seperti ada beberapa data yang kami himpun misalnya di Kabupaten Nabire, kami telah menemukan di beberapa kampung di Nabire, data yang diduga laporan fiktif, begitupun di desa-desa yang ada wilayah kabupaten lain khususnya di Provinsi Papua.

Maka itu, Yerri mengimbau agar para Kepala Kampung harus transparan dalam penggunaan Dana Desa. Dan bagi aparat kampung yang diduga membuat laporan fiktif harus bersedia menanggung resiko atas dugaan kesalahan tersebut.

“Sangat disayangkan jika program yang diberikan oleh Presiden jika tidak digunakan sebaik mungkin untuk pembangunan Desa atau kampung, sebab dana desa yang diberikan melalui program Presiden untuk masyarakat desa dan kampung-kampung untuk pembagunan infrastruktur di kampung bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa menikmatinya melalui program pembangunan kampung,” jelasnya.

Yerri Berharap agar dana kampung bukan untuk dibagi-bagi, bukan untuk kepala kampung bawah ke kota digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipakai untuk hura-hura.

Perlu diketahui bahwa sangat disayangkan jika kita melihat contoh, di mana banyak kepala kampung yang masuk tahanan atau dipenjara dikarenakan salah mempergunakan dana kampung atau dana desa.

“Kalau tidak mau ditangkap, dana kampung pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jika saat dana kampung cair diharapkan agar melihat program apa yang harus dibuat di kampung kita, seperti jembatan, jalan, kesehatan, pendidikan, keagaman serta program-progam prioritas unggulan lainnya guna kepentingan masyarakat kampung,” tuturnya.

Jika dana Kampung dipergunakan dengan semestinya sesuai kebutuhan warga, tentunya desa atau kampung tersebut terlihat maju sesuai harapan presiden Joko Widodo.

“Namun jika para kepala kampung yang diduga menyalahgunakan dana kampung tersebut, silahkan menanggung resiko atas pembuatannya sendiri,” tandas Yerri.

Penulis: RK

Eksplorasi konten lain dari Sekilas Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan Membaca

%d