oleh

Paket Proyek Pembangunan Terminal Sanana Tahun 2017 Jadi Temuan BPK 

SULA, SEKILASINDO.COM – Paket Proyek pembangunan terminal Sanana Kabupaten Kepulauan Sula menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Kamis 04/07/2019

Temuan tersebut diantaranya, realisasi pembayaran melebihi progres fisik dan denda keterlambatan yang belum dikenakan senilai Rp.137.866.753,60, dan kelebihan pembayaran atas selisih nilai harga satuan timpang senilai. Rp 17.155.693,31.

Temuan ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang dikantongi media, Kamis (4/7/2019), menyebutkan, paket pekerjaan pembangunan terminal Sanana yang berlokasi di kompleks Pasar Basanohi Sanana, Desa Fogi, Kecamatan kota Sanana.

Pekerjaan tersebut yang dilaksanakan oleh PT. LIL. berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor 910.916/605.3/74.CK/DPUPRPKPKS/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 senilai Rp.2.757.335.072,00.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak selama 160 hari kalender terhitung sejak 6 Juli–12 Desember 2017.

Pekerjaan tersebut tidak terdapat konsultan pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan fisik dan pengawasan teknis kegiatan yang dilaksanakan oleh tim internal dari Dinas PUPRPKP yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), direksi lapangan, clan pengawas lapangan.

Pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran senilai Rp.2.487.971.008,00 atau sebesar 90,231%) dari nilai kontrak melalui SP2D Nomor 2819/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 31 Juli 2017 untuk pembayaran Uang Muka 20% senilai Rp551.467.014,00, dan SP2D Nomor 6213/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 22 Desember 2017 untuk pembayaran MCI senilai Rpl .936.503.994,00.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan auditor BPK RI terhadap dokumen kontrak beserta dokumen pendukung lainnya dan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik lapangan yang dilaksanakan oleh BPK bersama PPK, PPTK dan kontraktor pelaksana, ditemukan permasalahan Persentase progres kemajuan fisik pekerjaan pada laporan mingguan tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen Laporan Mingguan (minggu ke-22) per tanggal 6 Desember 2017 yang telah disetujui oleh PPK, diketahui bahwa total progres pekerjaan telah mencapai 94,98%o. Sedangkan pada saat BPK melakukan pemeriksaan fisik di lokasi pekerjaan pada tanggal 27 Februari 2018, pekerjaan tersebut belum seluruhnya selesai.

Dimana, tanggal berakhir kontrak adalah 12 Desember 2017.Sedangkan pada saat BPK melakukan pemeriksaan fisik di lokasi pekerjaan pada tanggal 27 Februari 2018, proses pekerjaan masih berlangsung dan masih banyak item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan.

diantaranya, pekerjaan pagar keliling, pekerjaan pintu gerbang, pekerjaan kantor terminal, pekerjaan kantin, dan pekerjaan halte. Item pekerjaan yang belum selesai tersebut saling terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan hingga pembangunan terminal sanana tersebut dapat digunakan sebagaimana fungsinya.

Berdasarkan keterangan Kepala Bank Maluku Utara Cabang Sanana yang tidak tercantum namanya, bahwa surat Nomor 900/319/DPUPR-KS/XI1/2017 tanggal 15 Desember 2017 diterima oleh pihak bank pada tanggal 18 Desember 2017. Atas kondisi tersebut, pihak bank tidak pernah memblokir sejumlah dana dari rekening kontraktor yang menerima pembayaran atas pekerjaan yang dimaksud karena tidak ada dasar hukumnya.

“Ini sebuah bukti dengan rekening koran pada rekening kontraktor Nomor 06110689xx menunjukkan bahwa setelah tanggal SP2D untuk pembayaran MCI, terdapat mutasi dana keluar atau pencairan dana atas rekening tersebut,” jelas Kepala Bank.

Selain itu dalam data temuan ini Iksan Buamona Direktor Yayasan Bantuan Hukum Rakyat Sula YLBH-RKS, menegaskan harus dipublis terkait dengan temuan ini, karena informasi merupakan kebutuhan pokok hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

“Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk undang-undang tentang keterbukaan informasi publik,” jelas Iksan.

 

Penulis: Jamil Gaus

 

 

News Feed