DaerahHuKrim

Diduga Maraknya Mafia Proyek di Pandeglang, KMPP Gelar Teklap Persiapan Unras

×

Diduga Maraknya Mafia Proyek di Pandeglang, KMPP Gelar Teklap Persiapan Unras

Sebarkan artikel ini

 

Click Here

PANDEGLANG,SEKILASINDO.COM – Koalisi Masyarakat Peduli Pandeglang (KMPP) yakni LSM Cobra Banten, AMS, Pemuda Muhammadiah, Aksdai, PPM, Kedaulatan Rakyat, LKP2M dan FAM Pandeglang menggelar teknikal lapangan untuk persiapan unjuk rasa yang akan di gelar  Rabu (22/5/2019) besok.

Titik Aksinya, di depan halaman Gedung Sekretariat Daerah (Setda) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kejakasaan Negeri Pandeglang.

Ketua LSM Cobra Banten, Dede Sulaeman ,sekaligus sebagai koordinator lapangan menyampaikan bahwa dilakasanakannya teklap tersebut untuk persiapan aksi unjuk rasa.

Berdasarkan hasil investigasi kami, menemukan ada sejumlah oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang yang diduga ikut melakukan pengkondisian proyek lelang, bahkan turun tangan membagikan proyek kesejumlah pengusaha yang siap membayar fee. Kata Dede Sulaeman

“Kuat dugaan masih ada pemerasan terhadap para pengusaha dengan dalih setoran proyek yang dipinta oleh sejumlah kelompok dengan mengatasnamakan orang terdekat penguasa Pandeglang yang selalu disebut Bapak Gede,” Ujarnya. Selasa, (21/5/2019).

Dede Sulaeman menjelaskan bahwa pada proses pembangunan di Kabupaten Pandeglang, seharusnya berdasarkan kepentingan untuk kemajuan rakyat dan memberdayakan para pengusaha lokal, justru tidak dilakukan.

Bahkan malah terkesan dan terindikasi hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang atau kelompok yang diduga keras merupakan orang terdekat Bupati Pandeglang.

“Selain paket lelang, kami juga menemukan dugaan beberapa indikasi pengkondisian proyek Penujukan Langsung (PL) disejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) salah satunya di Dinas Perkim, Dinkes dan Dindikbud yang diduga dikuasai sejumlah kelompok termasuk oknum anggota DPRD Pandeglang,” ungkapnya.

Ditempat yang sama Ketua Muhammadiah Kabupaten Pandeglang, Ilma Fatwa meminta kepada penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) untuk turun tangan untuk memeriksa sejumlah orang diduga menjadi mafia proyek dikarenakan pihaknya ingin bahwa di Pandeglang terbebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai keranah hukum, agar tidak ada lagi mafia proyek di Pandeglang,” pungkasnya.

Selain itu, kata dia dugaan adanya unsur permainan pemenang tender. Dengan kata lain diduga modus operandinya adalah proyek yang akan dilelang sudah ditunggu pemenangnya yang diduga kuat dikondisikan untuk seseorang yang sudah disiapkan menjadi pemenang proyek.

Mereka beranggapan ini suatu kegagalan Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban yang tidak serius dalam membina serta memberdayakan pengusaha lokal yang ada di Kabupaten Pandeglang.***(Hadi/Ril)

Eksplorasi konten lain dari Sekilas Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan Membaca

%d