oleh

Hardiknas 2019, Aksi Solidaritas Mahasiswa Bone Duduki Kantor Gubernur, Perhatian Bupati Bone ke Mana?

MAKASSAR, SEKILASINDO.COM – Aksi unjuk rasa ke dua kalinya oleh ratusan Mahasiswa Bone yang tergabung dalam aksi solidaritas Mahasiswa jilid 2 di fly over dan pelataran kantor Gubernur Sulsel berujung pada gesekan antara Mahasiswa dengan Satpol PP, Kamis (2/5/2019).

Memperingati Hardiknas yang jatuh pada tanggal 2 mei setiap tahunnya, peserta aksi menerobos masuk di kantor Gubernur Sulsel.

Di tengah-tengah orasi ilmiahnya muzakkar selaku Korlap solidaritas Mahasiswa Bone mengatakan bahwa di hari Pendidikan Nasional setiap tahunnya bukanlah hanya sebagai seromonial semata baginya dan teruntuk bagi pemerintah khususnya Bupati Bone dalam hal ini Andi Fashar Padjalangi lebih memperhatikan dunia pendidkan dimana sudah tertuai jelas dalam undang-undang.

Tertuang dalam UU 20 Pasal 5 Tahun 2003 yang menyebut setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Tambahnya Asmin, yang juga selaku Korlap mengatakan jika seiring waktu berjalan sampai sekarang dunia pendidikan di Kabupaten Bone sangatlah memperhatikan di mana diketahui bersama bahwa angka pengangguran (putus sekolah) relatif masih tinggi sedangkan sarana maupun prasana sekolah tingkat SD, SMP, SMA tak didukung dengan fasilitas belajar-mengajar yang layak.

“Harusnya Bupati Bone peka dan tidak menutup mata terhadap segala ketimpangan yang ada di masa pemerintahanya. Apalagi baru-baru ini di Hari Jadi Bone Gubernur Sulsel mengalokasikan anggaran APBD tahun 2019 kepada bupati bone senilai 264,67 M . Kemanakah anggaran sebesar itu?, jangan sampai masuk di kantong,” ucap Asmin dengan nada keras saat orasi di depan kantor Gubernur.

Sebelum massa aksi membubarkan diri secara tertib sekaligus penutup aksi jilid 2 oleh solidaritas mahasiswa bone andi ipong selaku jendral lapangan membacakan pernyataan sikap tuntutan diantaranya, meminta kepada bapak Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi kinerja Bupati Bone selama dua periode.

Meminta kepada gubernur sul-sel guna mendesak Bupati Bone, Andi Fashar Padjalangi agar transparansikan anggaran beasiswa untuk Mahasiswa Bone.

Mendesak kepada Bupati Bone agar memperhatikan sarana dan prasana pendidikan SD, SMP, SMA di daerah pelosok Kabupaten Bone yang jauh dari kata layak.

Dan akhir tuntutannya, berharap agar kiranya anggota DPRI komisi X mengawasi dan mengawal aspirasinya.

(*/Rezky)

 

News Feed