JAKARTA, SEKILASINDO. COM, – Belum lama ini telah terjadi OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap beberapa direksi PT. Krakatau Steel, Adanya kejadian itu membuat geram masyarakat pada umumnya, karena telah merugikan negara dan banyak orang serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT. Krakatau Steel. Terang Feriyana Ketua LSM JAMBAKK 02/04/19
Feri menambahkan dengan adanya peristiwa tersebut Kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat Provinsi Banten Jaringan Masyarakat Banten Anti Korupsi Dan Kekerasan LSM JAMBAKK “Mendukung” KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi) “ Untuk Mengusut Tuntas ” Dugaan Kasus Suap di PT. Krakatau Steel (Persero) Terkait Pengadaan barang dan jasa Usut Juga Proyek-Proyek Lainnya. KPK merupakan penegak hukum independen yang bebas intervensi dari pihak manapun, KPK tak boleh lalai dalam menangani kasus karena tak punya wewenang untuk menghentikan kasus saat orasi di Gedung KPK.
Lanjut Feri mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Krakatau Steel (Persero) seharusnya bisa menghasilkan industri baja nasional yang luar biasa kasus ini menjadi titik tolak yang positif untuk mendukung PT. Krakatau Steel (Persero) bersih dalam proses transformasi bisnis yang sedang dijalankan.
“BUMN” adalah badan usaha yang harus dijaga dari intervensi dan upaya pelemahan, termasuk pelemahan karena praktik korupsi Kasus ini jadi perhatian karena BUMN milik negara. Khususnya industri baja yang didedikasikan memang untuk marwahnya bangsa,” Namun masih ada orang-orang baik yang bekerja di dalam BUMN yang masih mau membangun bangsa, meski berpotensi dirusak oleh orang-orang yang memiliki perilaku transaksional.
Dimana patut diduga telah terjadinya indikasi KKN penyalah gunaan wewenang dan jabatan dengan kasus dugaan suap Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) terkait pengadaan barang dan jasa serta sebagai pemberi suap dari pihak swasta, terkait itu semua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar supaya mengusut tuntas kasus tersebut dan juga dugaan korupsi di anak cabang PT. Krakatau Steel (Persero) serta proyek-proyek lainnya yang dapat Merugikan Keuangan Negara.
Untuk Mengedepankan profesionalsme dan tata perusahaan yang baik “Good Corporate Governance” (GCG) serta praktik management yang bebas dari konflik kepentingan Korupsi BUMN maka untuk bisa mewujudkan seperti itu, perlu adanya perubahaan sistem pelelangan harus lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat luas , sedangkan di dalam pengadaan barang dan jasa BUMN masih diatur oleh direksi perusahaan itu sendiri maka banyak celah terjadinya dugaan korupsi sistem aturan pelelangan barang dan jasa di PT. Krakatau Steel (Persero) serta anak cabang perusahaan tersebut yaitu :
Dalam pelelangan masih menyebutkan brand /merk Sparepart dan yang menetukan brand /merk adalah user/pengguna yaitu pabrik PT. Krakatau Steel (Persero), seharusnya yang menentukan Engineering,sedangkan anggaran terbesar d PT.krakatau steel adalah perawatan sparepart,untuk itu agar supaya KPK segera memeriksa kontrak pengadaan tersebut.
Tidak memunculkan Drawing / Gambar barang Sparepart mesin yang akan dilelangkan sehingga rentan dengan monopoli usaha. Portal Lelang PT. Krakatau Steel (Persero) yang bisa di lihat di Http://www.krakatausteel.com di dalam Portal lelang tersebut tidak menyebutkan nilai angka pagu anggaran yang akan dilelangkan sehingga anggaran bisa berubah sewaktu – waktu, besar kemungkinan dugaan perusahaan pemenang lelang sudah diatur pemenangnya, Dan diduga Owner Estimate (OE) diberitahukan terlebih dahulu oleh oknum PT. Krakata Steel (Persero) sehingga Perusahaan tersebut menjadi pemenang lelang.
Perusahaan yang kalah dalam Penawaran Harga, kenapa bisa mengikuti penawaran lelang selanjutnya dan bahkan perusahaan tersebut bisa menjadi pemenang lelang, ini bisa dibuktikan hasil dokumentasi para peserta lelang PT Krakatau Steel (Persero) yang sudah ada dari tahun-ketahun hasil catatan pelelangan tersebut kami mengharapkan KPK (komisi pemberatasan korupsi) agar segera memeriksa dokumen proyek – proyek tahun sebelumnya yang diduga keras syarat dengan korupsi, supaya menjadi efek jera untuk para koruptor yang berada baik di dalam PT Krakatau Steel (Persero) maupun di anak cabang perusahaan tersebut.
Dan Feriyana pada akhir aksi di gedung komisi pemberantasan korupsi memberikan laporan aduan dan beberapa data awal dugaan kasus korupsi lainnya di lingkungan PT. Krakatau Steel. Tutupnya ( Red/Br )
