oleh

Lemahnya Pengawasan, Tambang Galian C Diduga Ilegal Marak di Polut-Takalar

TAKALAR, SEKILASINDO.COM- Sejumlah warga Desa Lassang Induk dan Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara meminta Bupati Takalar dan Polres Takalar untuk menertibkan usaha pertambangan Galian C pasir, timbunan dan batu yang diduga tidak mengantongi izin. Dimana Galian ilegal dinilai merusak lingkungan dan menyalahi peraturan Daerah (Perda).

“Harapan kami untuk Bupati Takalar, kami sangat menaruh perhatian serius terhadap upaya pencegahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas Galian C khususnya di Kecamatan Polongbangkeng Utara,” kata perwakilan warga SR saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (10/3/2019).

SR menuturkan secara khusus pihaknya minta Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Selatan agar berperan aktif untuk menertibkan aktivitas Galian C yang diduga tidak mengantongi izin, khususnya di wilayah Kabupaten Takalar.

“Lakukan segera monitoring pembinaan dan pengawasan, termasuk Pemerintah Daerah yang mewilayahi sejumlah titik Galian C untuk sama-sama berperan aktif dengan dinas terkait mengawal penegakan Perda,” jelasnya.

Melalui langkah tersebut, berharap kerusakan lingkungan yang disebabkan aktivitas pertambangan yang diduga tak berizin dapat dicegah. “Jika dilakukan pengawasan terpadu keberadaan Galian C tak berizin ini bisa ditertibkan untuk memperhatikan upaya pelestarian lingkungan, terutama di titik penyangga,” ungkapnya.

Hal senada dikatakan Ketua LSM Bina Insan Mandiri (BIM) Nasir Tarang, terkait aktivitas Galian C yang diduga tidak mengantongi dokumen perizinan secara lengkap bukan hanya menjadi perhatian Pemerintah dan dinas intansi terkait, tapi sudah seharusnya menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat.

“Tentunya jika terjadi azas pembiaran terhadap kejahatan sumber daya alam, pastinya akan menjadi krisis kepercayaan warga, baik ke Pemerintah juga kepada penegak hukum terlebih-lebih Tim Terpadu,” terang Nasir Tarang.

Sementara itu dari pantauan Sekilas Indonesia.com, aktivitas penambangan pasir, timbunan dan batu yang diduga ilegal tersebar di sejumlah Desa di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara, diantarnya di Desa Lassang Induk, Desa Lassang Barat.

Hampir disetiap lokasi aktivitas Galian nampak jelas terlihat, aktivitas alat-alat berat yang sedang dioroperasikan oleh para penambang, seperti eksavator dan truk-truk pengangkut pasir, timbunan dan batu.

Meski aktivitas itu diduga ilegal, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar melalui instansi terkaitnya dan Tim Terpadu diduga tidak bisa berbuat apa-apa alias mandul.

Diketahui, kegiatan penambangan ilegal tersebut, bisa dikenakan sanksi pada pidana, sesuai dengan Undang-Undang RI No 4/ 2009, tentang pertambangan ilegal dan batu bara, dengan pasal 158, bahwa setiap yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana di maksud pasal 37, 40 ayat 3, pasal 48, pasal 67 ayat 1 dipidana penjara 10 tahun dan denda minimal Rp10 miliar. (Ad)

News Feed