oleh

Program RTLH di Tanjungan-Cikeusik Bermasalah, Sekdes Tanjungan Diduga Korupsi Upah Tenaga Kerja 

 

Salah satu penerima manfaat

PANDEGLANG, SEKILASINDO.COM- Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPR-KP) telah menyalurkan sebuah program peningkatan rumah tidak layak huni (RTLH) tahun angaran 2018.

Hanya saja program yang di salurkan bermasalah, bahkan di jadikan ladang bisnis oleh Oknum Perangkat Desa yakni Sekdes Tanjungan. Berdasarkan pantauan sekilasindo.com dini hari Selasa (5/3/2019) masih banyak rumah penerima program RTLH dari DPR-KP Provinsi Banten.

Di ketahui program RTLH itu dari Dinas perumahan  rakyat dan kawasan permukiman (DPR-KP) Provinsi Banten. Pemenang lelang 20 UNIT Pagu Rp 1.000.000.000,00 HPSRp 708.052.193,31
Nama Pemenang CV. Sinar pdg Abadi Alamat kp. Cipahul rt 02 rw 03 ds Ciodeng Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, NPWP757494653419000 dengan harga penawaran Rp. 672.649.583,64

Salah satu penerima manfaat, Rabani (60) tinggal di kampung Pasir Kaliki, Desa Tanjungan, Kecamatan Cikeusik, mengaku kecewa dengan oknum Perangkat Desa, lantaran program ini tidak sesuai dengan hasil musyawarah yang telah disepakati di Panimbang. Sehingga kuat dugaan telah terjadi penyimpangan pada anggaran tersebut. Kesal Rabani, Selasa (5/03/2019).

“Didalam musyawarah itu, telah disepakati dan berjanji oleh pihak pelaksana untuk mengerjakan sampai selesai dan masyarakat hanya terima kunci dan pembayaran tenaga kerjanya sebesar  Rp. 15 juta.”

Namun sangat disayangkan karena faktanya tidak sesuai dengan hasil perjanjian. Sehingga rumah kami sampai sekarang belum selesai dikerja, sebab masih banyak kekurangan bahan material.

Tentunya kami sangat kecewa dan merasa dirugikan oleh pelaksana
karena ini tidak sesuai dengan perjanjian pada saat musyawarah di Panimbang. Saat ini kondisi rumah saya terlihat masih banyak bahan material yang dibutuhkan karena dindingnya belum di aci dan plester tembok belum juga selesai. Ungkap keluarga  penerima manfaat yang enggan disebutkan namanya dengan nada kesal dan kecewa.

Selain dari itu kayu genting yang diantarkan itu tidak cukup. Pihaknya juga mengaku bahwa pembayaran ongkos kerja itu di terima dari Sekdes Tanjungan hanya Rp.10 juta itupun uangnya untuk membeli kekurangan bahan material.

“Uang yang diserahkan kepada tenaga kerja empat orang, itu hanya Rp. 7 juta sisanya itu untuk bahan material dan pembayaran hutang di warung sisa makan orang kerja. Dan hingga kini rumahnya belum selesai juga karena materialnya terlalu banyak yang kurang. Jumlah pekerja enam orang, empat orang tenaga kerja dari luar , tapi saya bersama anak saya hingga sampai finishing kerja tidak pernah mendapatkan upah,” Imbuhnya. (Hadi)

News Feed