oleh

Cornelis Lay, Putra Asal NTT jadi Guru Besar UGM

Prof. Dr. Cornelis Lay, MA.

JOGJAKARTA,  SEKILASINDO. COM-Dosen UGM, Cornelis Lay Putra kelahiran Nusa Tenggara Timur, 6 September 1959. yang terkenal dengan rendah hati dan cerdas resmi menjadi guru besar Fisipol UGM hari ini.

Pengukuhannya dilakukan setelah menyampaikan orasi ilmiah berjudul : Jalan Ketiga Peran Intelektual: Konvergensi Kekuasaan dan Kemanusiaan’ di Balai Senat UGM Jogjakarta. Rabu, 6/02/19.

Dalam orasinya, Prof. Dr. Cornelis Lay, MA. mengatakan selama ini posisi kalangan intelektual terbelah menjadi dua sifat biner. Pertama mendekat dan menjadi bagian dari kekuasaan, kedua menjauhi bahkan memusuhi kekuasaan. Dia menilai pembagian ini tak tepat.

Tampak hadir dalam pengukuhan itu sejumlah elit Partai dan Pemerintah seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Djarot Saiful Hidayat. Juga tampak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno, Menhub Budi Karya Sumadi dan sejumlah tokoh lainnya.

Dalam Orasi Cornelis menilai kedua aspek dalam pembagian diatas mengakibatkan mayoritas akademisi mengambil jarak dengan politik kekuasaan. Dengan jargon netral dan profesional, sebagian dari kalangan akademisi pun menjadi makhluk apolitis.

“Ironisnya, bahkan setelah terlibat jauh menjadi instrumen teknokratis lewat berbagai proyek kajian teknis yang dimintakan oleh kekuasaan, sejumlah intelektual masih gegabah mendapuk diri sebagai netral dan profesional, sehingga jalan ketiga yang saya tawarkan sebaliknya bersifat timbal balik. Kaum intelektual bisa masuk dan keluar dari kekuasaan berdasarkan penilaian matang dan menyeluruh, bukan didikte oleh motif kecintaan atau kebencian terhadap kekuasaan,” ucapnya.

Putra asli Kabupaten Sabu Raijua, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah membuat bangga warga NTT yang ditulis dalam beberapa group diskusi hari ini. Aneka Gagasan beliau telah diterima dan telah pula dipraktekkan dalam tata pemerintahan Indonesia saat ini.

“Jalan ketiga yang saya tawarkan justru justru mengharuskan kehadiran intelektual dan ilmu pengetahuan dalam praksis rutin kekuasaan,” tutupnya. (red)

News Feed