oleh

LSI Gelar Diskusi Publik, Walikota Makassar : Pemerintahan Harus Transparan

MAKASSAR, SEKILAS INDONESIA.COM- Lembaga Survei Indonesia (LSI) menggelar kegiatan diskusi publik dan diseminasi hasil penelitian yang mengusung tema “korupsi, afiliasi organisasi keagamaan, dan demokrasi”, acara ini berlangsung di gedung Ballroom Menara Phinisi Universitas Negeri Makassar di jalan A.P. Pettarani. Rabu (3/10)

Diskusi yang menghadirkan beberapa narasumber yaitu Wali Kota Makassar, Ir.H.Ramdhan Pomanto, Peneliti LSI, A.Khoirul Umam, Ketua KPU Sulsel, Drs.Iqbal Latief, Dosen filsafat UIN Alauddin Makassar, Dr Muhammad Sabri, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Prof Marwan Mas, dan Direktur Utama Radio Mercurius FM, Andi Mangara.

Peneliti LSI, A.Khoirul Umam, memaparkan hasil penelitiannya sejak tanggal 1-7 Agustus 2018.

Dia menilai kondisi korupsi secara umumnya, berbeda penilaian masyarakat tentang fenomena masyarakat dan kebijakan pemerintah terhadap korupsi.

“Mayoritas masyarakat menganggap praktik korupsi di negeri ini semakin meningkat, tetapi disisi lain mereka juga mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi,” ujarnya dihadapan peserta.

Khoirul Umam, menjelaskan bahwa interaksi antara warga dengan pegawai pemerintah paling banyak terjadi dalam hal mengurus kelengkapan administrasi publik (55,7%) selanjutnya dalam pelayanan kesehatan (45,1%), dan ketika berurusan dengan pihak sekolah negeri (28%) sedangkan polisi (10,7%),” ucapnya dihadapan peserta.

Sebanyak 27% berpendapat bahwa pemberian uang atau hadiah untuk memperlancar urusan ketika berhubungan dengan instansi pemerintah (grativikasi), ini sering terjadi di sistem pemerintahan.

Dalam kesempatannya, Walikota Makassar, Ramdhan Pomanto, yang hadir di acara ini, mengatakan diskusi publik dan diseminasi hasil penelitian yang diadakan oleh LSI ini, sangat menarik.

“Dan untuk menjawab dari hasil survei itu, sistem pemerintahan itu harus berjalan secara transparan,” ucapnya.

Kita harus berani memperjuangkan sistem itu, kalau tidak berani, pemerintahan jadi tidak baik.

“Pemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju kepemerintahan yang korup, otoriter, atau diktatur,” jelasnya.

Jadi kuncinya adalah transparansi, dan ini yang akan menyelamatkan kita semua.”Sekarang ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat menjadi Rp.1,5 triliun, yang sebelumnya PAD Kota Makassar itu hanya Rp.500 milyar,” ungkapnya.

Sementara Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Prof Marwan Mas, menilai bahwa korupsi itu sudah membudaya, tersistematis, dan masif.

“Korupsi itu meningkat karena penindakannya tidak sejalan dengan aturan hukum yang ada karena banyak yang dibengkokkan,” tukasnya.

Pemerintah itu harus serius dalam pencegahan korupsi dan penegak hukum juga harus serius dalam memberantas koruptor, sehingga sistem pemerintahan bisa berjalan dengan baik. (Shanty/Iwan)